Rakornas Pengendalian Inflasi 2026 Bahas Harga dan Program Tiga Juta Rumah

RRI.CO.ID,Bukittinggi - Upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah terus diperkuat pemerintah melalui koordinasi lintas sektor. Salah satunya dilakukan melalui rapat koordinasi yang membahas langkah konkret pengendalian inflasi tahun 2026 sekaligus mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, Senin (21/9/2026), mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Forum koordinasi ini menjadi ruang penting untuk melihat perkembangan harga kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga.

Dalam agenda tersebut, pemerintah daerah diminta mencermati pergerakan harga komoditas, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga, serta langkah konkret yang telah maupun akan dilakukan untuk mengendalikan inflasi.

Pembahasan tidak hanya berorientasi pada kondisi inflasi secara nasional, tetapi juga melihat kondisi riil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perbedaan karakteristik daerah membuat setiap pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah yang sesuai dengan kondisi pasokan, distribusi, produksi dan konsumsi masyarakat setempat.

Rapat juga menjadi momentum evaluasi terhadap efektivitas berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang telah dilaksanakan. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat koordinasi agar setiap potensi gejolak harga dapat diantisipasi lebih awal.

Selain persoalan inflasi, agenda rakor juga dirangkai dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Program tersebut menjadi bagian lain yang mendapat perhatian dalam forum karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap hunian yang layak.

Keterlibatan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan dukungan program perumahan dapat berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Rakor diikuti gubernur seluruh Indonesia bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi, pimpinan wilayah Bulog, sekretaris daerah provinsi, inspektur daerah, kepala Bappeda, kepala Bapenda, kepala BPKAD, kepala BPS, serta perangkat daerah yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Turut terlibat perangkat daerah yang menangani sektor pertanian, ketahanan pangan, perdagangan, keuangan, energi dan sumber daya mineral (ESDM), serta statistik.

Selain pemerintah tingkat provinsi, bupati dan wali kota seluruh Indonesia juga mengikuti agenda koordinasi tersebut. Keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan diharapkan mampu memperkuat keselarasan kebijakan dari pemerintah pusat hingga daerah.

Dalam pembahasan pengendalian inflasi, pemerintah daerah juga diberikan ruang untuk menyampaikan kondisi pergerakan harga di wilayah masing-masing. Termasuk kendala yang dihadapi serta berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menjaga agar harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali.

Sejumlah daerah yang mendapat kesempatan memaparkan kondisi wilayahnya menjadi bagian dari evaluasi bersama. Paparan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai persoalan yang terjadi di lapangan sekaligus menjadi bahan pertukaran pengalaman antardaerah.

Pengendalian inflasi sendiri membutuhkan kerja bersama karena pergerakan harga dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, biaya transportasi, produksi pertanian hingga kondisi permintaan masyarakat.

Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci agar pemerintah dapat merespons perubahan harga secara cepat dan tepat. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat responsif ketika harga telah meningkat, tetapi mampu mengantisipasi potensi tekanan harga sejak awal.

Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat dan daerah kembali menyatukan langkah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Evaluasi secara berkala diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Di sisi lain, pembahasan Program 3 Juta Rumah memperluas fokus koordinasi pemerintah, tidak hanya pada persoalan stabilitas harga, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap perumahan yang layak.

Dengan melibatkan berbagai perangkat daerah dan unsur terkait, pemerintah berharap kebijakan pengendalian inflasi serta dukungan terhadap program perumahan dapat berjalan secara terintegrasi.

Rapat koordinasi ini sekaligus menegaskan pentingnya pemerintah daerah memiliki data dan pemetaan kondisi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pergerakan harga dan kondisi kebutuhan masyarakat di setiap daerah menjadi bahan penting untuk menentukan intervensi yang tepat.

Hasil pembahasan dan evaluasi dalam rakor diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus meningkatkan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah sepanjang 2026.

Dengan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, pemerintah pusat dan daerah berupaya memastikan stabilitas harga tetap terjaga dan berbagai program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif.