Rakornas FKK SMK Swasta Nasional lahirkan sejumlah Rekomendasi.

Rakornas diikuti para pengurus dan kepala sekolah SMK swasta dari berbagai provinsi di Indonesia. Kegiatan dipimpin oleh DR. H. Defi Endri, MM, MPd

didampingi Ahmad Ali Subhan dan Muhammad Lukman Hakim. Forum berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta terkait tantangan yang dihadapi sekolah swasta di daerah.

Dalam sidang pleno, peserta menyepakati sejumlah rekomendasi yang akan diperjuangkan kepada pemerintah pusat, kementerian terkait, hingga DPR RI.

Rekomendasi pertama menegaskan komitmen seluruh pengurus untuk menjadikan FKK SMK Swasta Nasional sebagai organisasi yang lebih solid, kompak, dan memiliki peran yang semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan sekolah swasta di Indonesia.

Rekomendasi kedua menitikberatkan pada peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Forum mendesak pemerintah agar memberikan kesempatan yang lebih luas kepada guru-guru sekolah swasta untuk mengikuti berbagai pelatihan, pendidikan, dan program pengembangan kompetensi secara berkelanjutan sehingga kualitas pembelajaran dapat terus meningkat.

Selanjutnya, Rakornas juga mengusulkan agar guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat ditempatkan di sekolah swasta sebagai Guru Diperbantukan (DPK). Kebijakan tersebut dinilai mampu membantu sekolah swasta yang masih mengalami keterbatasan tenaga pendidik, sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan nasional.

Dalam bidang tata kelola penerimaan peserta didik, forum mendesak Kementerian Pendidikan agar menetapkan jumlah maksimal peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri sebanyak 32 siswa. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan pemerataan kesempatan belajar antara sekolah negeri dan sekolah swasta.

Rakornas juga meminta seluruh pengurus FKK SMK Swasta mulai dari tingkat provinsi hingga pusat untuk mengawal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar berjalan secara transparan, objektif, dan bebas dari berbagai bentuk kecurangan. Selain itu, forum menilai pelaksanaan PPDB tahap kedua maupun tahap ketiga di sekolah negeri perlu dicegah apabila berpotensi merugikan sekolah swasta.

Sebagai bentuk penguatan organisasi, pengurus pusat FKK SMK Swasta Nasional juga akan melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk memonitor perkembangan organisasi sekaligus memberikan motivasi kepada para anggota dalam mengembangkan sekolah masing-masing.

Forum juga merekomendasikan agar setiap kegiatan FKK SMK Swasta melibatkan pemerintah, DPR, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), serta berbagai mitra strategis lainnya. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat perjuangan sekolah swasta dalam memperoleh perhatian dan dukungan kebijakan dari pemerintah.

Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian peserta adalah usulan pembentukan Direktorat Jenderal Pendidikan Sekolah Swasta di tingkat kementerian. Menurut peserta Rakornas, keberadaan direktorat khusus akan memberikan perhatian yang lebih fokus terhadap pengembangan sekolah swasta yang selama ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Selain membahas berbagai kebijakan pendidikan, Rakornas juga melakukan penjaringan calon Ketua Umum FKK SMK Swasta Nasional periode berikutnya. Forum menetapkan lima kandidat, yakni Asep Sudjana, DR. H. Defi Endri, MM, MPd,

Kelima kandidat dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, di antaranya berasal dari jajaran pengurus pusat maupun daerah, memiliki komitmen yang kuat, memenuhi prinsip 3M yakni mampu, mau, dan memiliki waktu, serta memiliki jejaring yang baik dengan Kementerian Pendidikan maupun para pemangku kepentingan.

Proses pemilihan Ketua Umum selanjutnya akan dilaksanakan oleh panitia pemilihan di Jakarta, sementara pelantikan kepengurusan baru direncanakan berlangsung di Pulau Dewata, Bali.

Sebagai pemimpin sidang, DR. H. Defi Endri, MM, MPd mengajak seluruh peserta untuk tetap menjaga semangat kebersamaan dalam membangun pendidikan vokasi Indonesia. Hal senada juga disampaikan Krisyanto yang mewakili Ketua Umum, Eman selaku Ketua Pelaksana, serta dr. Zainab sebagai Bendahara Rakornas.

Mereka mengingatkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara kepala sekolah dengan yayasan penyelenggara pendidikan maupun dinas pendidikan di masing-masing provinsi. Menurut mereka, kolaborasi yang baik menjadi salah satu kunci keberhasilan sekolah swasta dalam menghadapi berbagai tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang.

Usai pelaksanaan Rakornas, seluruh peserta mengikuti kegiatan studi tiru ke SMK Negeri 3 Yogyakarta. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan kompetensi peserta didik, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.

Melalui Rakornas ini, FKK SMK Swasta Nasional berharap seluruh rekomendasi yang telah disepakati dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga tercipta kebijakan yang lebih berkeadilan bagi sekolah swasta. Dengan dukungan regulasi yang tepat, sekolah swasta diharapkan mampu terus berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja maupun perkembangan industri di masa depan.