RRI.CO.ID,Bukittinggi - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terus memperkuat perannya dalam mengawal aspirasi daerah agar terakomodasi dalam kebijakan fiskal nasional. Melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menjembatani Aspirasi Masyarakat Daerah dalam Kebijakan Anggaran Negara: Penguatan Pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN sebagai Wujud Representasi Daerah”, DPD RI menghimpun berbagai masukan strategis dari pemerintah daerah, akademisi, dan mahasiswa guna memperkuat mekanisme pertimbangan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat, Jumat (12/6), dipimpin Ketua Tim Evaluasi dan Mekanisme Kerja Panitia Musyawarah (Panmus) DPD RI, Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si. FGD menghadirkan Aidnil Zetra, akademisi dan Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas, serta Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Zefniman, A.P., M.Si., sebagai narasumber.

Abdul Kholik menegaskan bahwa DPD RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan kepentingan daerah mendapatkan ruang yang memadai dalam proses penyusunan kebijakan nasional, khususnya kebijakan anggaran negara.

"DPD RI hadir untuk memastikan suara daerah tidak berhenti sebagai aspirasi, tetapi menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan nasional. Penguatan peran DPD RI diperlukan agar kebutuhan daerah dapat terakomodasi secara lebih nyata dalam kebijakan fiskal negara," ujar Abdul Kholik.

Menurutnya, keterlibatan DPD RI dalam pembahasan legislasi dan kebijakan publik terus mengalami penguatan. Karena itu, mekanisme pertimbangan terhadap RUU APBN perlu terus disempurnakan agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara lebih efektif.

Dalam paparannya, Aidnil Zetra menjelaskan bahwa APBN tidak semata-mata merupakan dokumen fiskal, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan nasional, distribusi sumber daya negara, dan upaya mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Zefniman, menyampaikan bahwa daerah saat ini menghadapi tantangan besar dalam upaya pemulihan pascabencana yang berdampak pada perlambatan ekonomi dan kerusakan infrastruktur di berbagai wilayah.

"Keterbatasan ruang fiskal daerah membuat kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat ditanggung hanya melalui APBD. Dukungan APBN, investasi, dan berbagai skema pembiayaan alternatif sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan daerah," katanya.

Diskusi yang berlangsung interaktif tersebut juga mengemuka berbagai persoalan strategis, mulai dari efektivitas mekanisme pertimbangan DPD RI terhadap APBN, penguatan otonomi daerah, hingga kebutuhan dukungan pemerintah pusat bagi percepatan rehabilitasi infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat.

Anggota DPD RI asal Sumatera Barat, H. Muslim M. Yatim, Lc., M.M., menegaskan bahwa DPD RI akan terus memperjuangkan agar aspirasi daerah menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

"DPD RI akan terus mendorong agar kebutuhan dan kepentingan daerah tidak hanya menjadi pelengkap dalam pembahasan APBN, tetapi benar-benar menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan nasional," tegasnya.

FGD menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain perlunya penguatan mekanisme pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN melalui peningkatan kapasitas analisis fiskal, standardisasi dokumen pertimbangan, integrasi kerja antarkomite, serta penyusunan rekomendasi berjenjang dari tingkat nasional, kewilayahan, hingga provinsi.

Kegiatan ini turut dihadiri anggota Tim Evaluasi dan Mekanisme Kerja Panmus DPD RI, yaitu Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si. (Jawa Tengah), H. Muslim M. Yatim, Lc., M.M. (Sumatera Barat), Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., S.H., M.Si. (Sumatera Utara), Drs. Ismeth Abdullah (Riau), Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P. (Sulawesi Utara), Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. (Maluku Utara), dan Rudy Tirtayana, S.E. (Papua Selatan).

Melalui forum ini, DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pemerataan pembangunan, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta memastikan setiap kebijakan fiskal nasional mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.