RRI.CO.ID,Bukittinggi - Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri I melaksanakan pembukaan Pelatihan Teknis Keprotokolan serta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Angkatan 9, 10, 11, dan 12 Tahun 2026 secara bersamaan pada Senin (18/5/2026) di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Kegiatan pembukaan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Hariyono yang memberikan sambutan sekaligus ceramah pembukaan.

Turut hadir Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri I Sarjayadi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat, serta perwakilan BKPSDM dan instansi asal peserta dari berbagai daerah.

Pelatihan Teknis Keprotokolan dilaksanakan secara klasikal selama lima hari, mulai 18 hingga 22 Mei 2026. Sementara itu, Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 9, 10, 11, dan 12 Tahun 2026 menggunakan metode blended learning yang telah dimulai sejak 16 Februari 2026 dan akan berakhir pada 23 Mei 2026.

Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPSDM Kemendagri, BBPKA-PDN I, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Seluma, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Pemerintah Kota Bukittinggi, serta para praktisi dan pakar pemerintahan.

Peserta Pelatihan Teknis Keprotokolan berjumlah 23 orang yang berasal dari Pemerintah Kota Bukittinggi, Pariaman, Payakumbuh, Kabupaten Pasaman Barat, Pelalawan, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, Siak, dan Kampar. Adapun peserta Latsar CPNS Angkatan 9, 10, 11, dan 12 Tahun 2026 berjumlah 160 orang yang berasal dari KPU RI, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Seluma.

Dalam arahannya, Sugeng Hariyono menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk mencapai 288.315.089 jiwa dan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 199 juta jiwa atau 69,03 persen berada pada usia produktif.

Namun demikian, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia hanya sekitar 5 juta orang atau 2,6 persen dari total angkatan kerja nasional. Menurutnya, kondisi tersebut menjadikan kualitas dan integritas ASN sebagai faktor penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.

Ia juga menyoroti sejumlah tantangan nasional, di antaranya posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang masih berada di peringkat keenam di kawasan ASEAN dengan skor 0,713 berdasarkan ASEAN Human Development Index Tahun 2023. Selain itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2025 mengalami penurunan dengan skor 34.

“Penurunan IPK ini menegaskan pentingnya integritas ASN sebagai aparatur penyelenggara negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala BPSDM Kemendagri menjelaskan bahwa RPJMN 2029 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5–5 persen, peningkatan Indeks Modal Manusia, peningkatan usia harapan hidup, hingga penurunan prevalensi stunting dan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, ASN diingatkan akan tiga fungsi utamanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik yang profesional dan berkualitas, serta perekat dan pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Sugeng Hariyono juga menekankan pentingnya pengembangan kompetensi ASN melalui konsep Corporate University yang mengedepankan pembelajaran modern, terpadu, dan berkelanjutan dengan pendekatan pembelajaran 70:20:10.

Kepada para peserta CPNS, ia berpesan agar memanfaatkan usia produktif dengan kegiatan yang positif, pembelajaran berkelanjutan, dan pengalaman lintas penugasan. Sementara kepada peserta Pelatihan Teknis Keprotokolan, ditegaskan bahwa keprotokolan bukan hanya urusan seremonial, tetapi memiliki peran penting dalam menjaga kewibawaan negara, kelancaran kegiatan kenegaraan, serta keberhasilan agenda nasional maupun internasional.