Oleh : Prof. Masri Mansoer

Ketua Umum BP2DIM & Guru Besar Sosilogi Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

RRI.CO.ID,Jakarta - Perjuangan Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) untuk mewujudkan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) bukanlah utopia dan sekedar ganti nama untuk mendapatkan balas kasihan pemerintah pusat, tetapi betul-betul bisa mmenjadi strategi dan model untuk memajukan Sumatra Barat dari berbagai aspek kehidupan (mambangkik batang taradam), salah satunya dari aspek ekonomi.

Karena DIM bisa menjadi mesin ekonomi Sumbar kalau kewenangan khususnya dipakai untuk membongkar 3 sumbatan utama yaitu: tanah yang masih menganggur, birokrasi yang lambat, SDM bocor. Ini gambaran konkretnya, pakai model DIM 2.0 = “Nagari Produsen”:

Empat Jalur DIM Piranti Ekonomi SUMBAR

Sumbatan pertama di Sumar hari Ini terdapat 2 juta tanah ulayat yang masih tidur atau menganggur belum bisa di dijamah dan digarap secara produktif. Pemodal dan investor takut menanamkan modalnya karena tidak terjamin keamanan mereka, sehingga sepin investor dan nagari menjadi tidak berkembang dan miskin. Dengan ada kewenangan khusus DIM dan UU tanah ulayat maka tanah ulayat akan produktif, nagari bisa menjadi Badan Hukum Pemilik Tanah serta bisa kerja sama samapi 10 tahun dengan pemodal tanpa jual putus.

Program nyata yang dapat dilakukan bisa membentuk Bank Karbon Nagari yang dihasilkan dari hutan adat. Karbon ini bisa dijual kredit ke Google dan Apple, se hetar = $ 40/tahun. Geoternal Nagari, dimana Nagari memegang 10% saham Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) bukan sebagai penonton dan konsumen saja. Berkembangnya PLTP, Sumbar akan surplus energi Listrik murah untuk industri dan industri akan berkembang pesat. Dampaknya 5-10 tahun kedepan pengangguran akan berkurang dan PAD nagari akan naik 10%, wali nagari akan bisa menggaji Guru Sekolah dan Guru Surau dan Tungku Tigo Sajarangan secara bermartabat.

Sumbatan ke dua Birokrasi & Aturan Pusat, sekarang ini Perizinan untuk penanaman modal di daerah sampai 2 tahun baru keluar, ditambah lagi Perda yang tumpang tindih sehingga berpotensi biaya tinggi dan Korupsi. Dengan DIM akan bisa dibuat Perda Istimewa Ekonomi, DIM boleh membikin “jalur cepat” khusus investasi hijau & halal.

Dan langsung dieksekusi nagari dan tidak birokratis. Maka akan lahir Kawasan Ekonomi Nagari (KEN) dimana setiap 1 nagari memiliki 1 produk unggulan. Seperti Rendang, gambir, kopi, wisata halal. Pembentukan Bank Nagari Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mengakasih modal 0% jasa untuk anak muda buka usaha. Investasi akan naik 300%. Para Perantau akan pulang bawa modal, maka akan lahir 100rb UMKM baru dan Pengangguran turun drastis.

Sumabatan ke tiga, selama ini elite, cendikia, pembisnis dan SDM unggul Minang umumnya Merantau, Uang tidak Balik secara signifikan. Remitansi 12T/thn habis untuk konsumtif. Dengan DIM ada Dana Abadi Diaspora DIM yang diambilkan Potong 5% PAD SDA + pajak perantau sukarela dikelola untuk beasiswa & modal pulang kampung. Program setiap Nagari memberi beasiswa ikatan dinas dan magang ke luar negri, anggarkan 1000 anak/tahun dikirim magang ke Silicon Valley, Dubai, Jerman. Ikatan dinas 5 thn bangun nagari. Bentuk Obligasi Nagari dimana Perantau beli “Obligasi Jembatan Surian” 5%, duit dipakai bangun infrastruktur sehingga tidak ada lagi nagari yang minus infrastruktur di Sumbar.

Sumbatan ke empat, Branding Lemah Jual komoditas mentah bahkan Rendang diklaim paten Malaysia. Hak Kekayaan Intelektual Komunal Rendang, Songket, Kopi Solok harus diurus sehingga Nagari Go Internasional - “GI Nagari”. Negara dengan Dim wajib bela kalau dicuri HKI. Minang Halal harus dihubungkan dengan Dunia, karena perlu Standar rendang kaleng, bumbu, pariwisata halal diatur.

DIM Gastrodiplomacy, adakan Festival Rendang Pagaruyung undang 100 negara. MasterChef versi nagari, maka Ekspor naik 5x lipat, Rendang jadi kayak Kimchi Korsel Wisata halal 10 juta/tahun maka UMKM homestay akan panen.

Perkiraan Sumbar Dengan DIM VS tanpa DIM 2035, PAD Sumbar tanpa DIM 8 T/th dan dengan DIM akan bisa mencapai 25 T/th dari penghasilan Karbon dan Geotermal dan Go Internasional (GI). Kemiskinan tanpa DIM 5.8% dan dengan DIM