Oleh: Afif Muh Ramadhan Sudarmin

(Ekonom Yunior Bank Indonesia Kalimantan Tengah)

RRi.CO.ID,Kalteng - Bagi banyak keluarga dan pelaku usaha kecil, pelemahan rupiah bukan sekadar angka, melainkan ancaman nyata bagi harga pangan, biaya produksi, dan kelangsungan usaha.

Ketika nilai tukar Rupiah sempat bergerak di kisaran Rp. 16.800 Rp16.900 per dolar AS pada awal 2026, kekhawatiran publik terhadap stabilitas makro kembali mengemuka. Respons mudah yang sering diminta publik, menaikkan suku bunga secara agresif, memiliki harga yang tidak kecil: sektor riil tertekan, kredit melambat, dan pertumbuhan yang diharapkan sulit tercapai.

Oleh karena itu, kebijakan moneter modern cenderung mencari keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi. Bank Indonesia memutuskan menahan BI-Rate pada 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur 20-21 Januari 2026; langkah ini mencerminkan prioritas ganda, menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memberi ruang bagi pertumbuhan.

Alat kebijakan modern tidak lagi berhenti pada satu instrumen. Di tengah gejolak suku bunga global dan arus modal yang fluktuatif, diperlukan bauran kebijakan (policy mix) yang fleksibel.

Salah satu instrumen yang menjadi inti strategi itu adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). SRBI bukan sekadar instrumen teknis untuk mengatur likuiditas, tetapi juga sarana pasar yang dapat meningkatkan daya tarik investasi, baik domestik maupun asing, sehingga membantu menambah pasokan valuta asing melalui aliran modal ke instrumen-instrumen keuangan lokal.

Hasil lelang SRBI awal Januari 2026 menunjukkan tingkat keuntungan yang tetap kompetitif pada berbagai tenor, sebuah sinyal bahwa instrumen ini relevan bagi pelaku pasar.

Lebih penting lagi, posisi outstanding SRBI (nilai surat berharga yang masih beredar di pasar) menunjukkan tren penurunan yang signifikan sejak awal 2025, dari level yang pernah mendekati Rp. 917 triliun menjadi sekitar Rp. 694 triliun pada 20 Januari 2026. Penurunan outstanding ini mencerminkan pelepasan likuiditas ke sistem perbankan, bukan penumpukan di Bl; artinya ada ruang likuiditas yang lebih besar bagi perbankan untuk menyalurkan kredit produktif, khususnya kepada UMKM dan sektor padat karya.

Namun strategi ini tidak bebas risiko. Inflasi tahunan yang tercatat sebesar 3,55% pada Januari 2026 menunjukkan bahwa efek rambatan harga impor ke harga domestik dan faktor domestik perlu terus diawasi.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, otoritas harus sigap memonitor perkembangan inflasi inti dan ekspektasi inflasi, sekaligus memastikan bahwa kebijakan likuiditas tidak memicu tekanan harga yang sulit dikendalikan.

Dalam konteks tantangan yang saling terkait ini, pendekatan bauran kebijakan menjadi semakin relevan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Fleksibilitas instrumen, menahan BI-Rate sambil mengoptimalkan SRBI dan intervensi pasar valas, membuat.

kebijakan lebih terukur dan pro-pasar. Dengan melepaskan sebagian posisi SRBI, BI menambah likuiditas domestik sehingga mengurangi tekanan terhadap penyaluran kredit tanpa harus mengorbankan upaya stabilisasi nilai tukar. Selain itu, sinergi fiskal-moneter, termasuk pengelolaan Surat Berharga Negara yang berkualitas dan koordinasi kebijakan anggaran, memperkuat efektivitas instrumen moneter.

Praktik ini memerlukan dua hal yang tidak kalah penting: komunikasi kebijakan yang transparan dan kesiapan mitigasi risiko. Komunikasi yang jelas mengenai tujuan dan mekanisme SRBI serta operasi pasar akan menurunkan potensi salah tafsir publik dan pasar. Monitoring berkala terhadap aliran modal jangka pendek, gejolak di pasar keuangan, dan tekanan inflasi inti harus menjadi bagian dari kerangka kerja kebijakan. Dalam kondisi arus modal yang fluktuatif, antisipasi dan cadangan dana darurat perbankan menjadi penting untuk mencegah gejolak berjangka pendek yang menimbulkan biaya besar bagi sektor riil.

Stabilisasi nilai tukar dan pemulihan ekonomi bukanlah tujuan yang harus dipertentangkan secara mutlak. Dengan instrumen yang tepat, SRBI sebagai bantalan dinamis, serta komunikasi kebijakan yang jelas dan koordinasi dengan kebijakan fiskal, kita bisa menjaga daya beli masyarakat tanpa mengorbankan ketersediaan kredit bagi UMKM dan proyek padat karya. Bagi pekerja, pelaku usaha kecil, dan keluarga, ini berarti peluang untuk tetap berproduksi, mendapat pembiayaan, dan melindungi pendapatan dari guncangan eksternal.

Istilah "bantalan dinamis" bukan sekadar retorika. la menggambarkan pendekatan yang menggabungkan operasi pasar yang pro-pasar, pengelolaan instrumen likuiditas secara adaptif, dan koordinasi kebijakan makro.

Di saat gejolak global masih menjadi ancaman, strategi yang pragmatis dan komunikatif inilah yang memungkinkan kita menjaga fondasi ekonomi nasional tanpa mengorbankan aspirasi pemulihan dan kesejahteraan publik.