Exit Meeting BPK RI, Wabup Pesankan Perkuat Koordinasi antar OPD

RRI.CO.ID, Tanah Datar – Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satuan pendidikan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Langkah ini dinilai krusial guna mendukung keterbukaan dan efektivitas pemenuhan layanan pendidikan di daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Wabup saat menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja BPK RI atas Pengelolaan BOSP Tahun 2025 hingga Semester II Tahun 2026. Pertemuan resmi ini berlangsung di Gedung Indojolito Batusangkar pada Senin, 28 September 2026.

Ahmad Fadly menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK RI akan menjadi acuan utama Pemkab Tanah Datar dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola dana BOSP di setiap sekolah.

"Hasil ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, meningkatkan kapasitas SDM BOSP, dan memastikan pelaporan realisasi dilaksanakan tepat waktu serta sesuai ketentuan," ujar Ahmad Fadly.

Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPK RI Perwakilan Sumbar atas pengawasan yang dilakukan selama 30 hari di Tanah Datar. Menurutnya, kehadiran tim pemeriksa sangat penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, tertib, dan akuntabel.

Sementara itu, Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Sumbar Weliya Elfajri menjelaskan bahwa terdapat empat aspek utama dalam penilaian risiko pengelolaan BOSP. Aspek tersebut meliputi transparansi perencanaan, pengadaan barang dan jasa, keabsahan laporan keuangan, hingga penggunaan dana.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Abdurahman Hadi, Inspektur Kabupaten Helfy Rahmy Harun, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Alfi Hidayati, serta jajaran kepala OPD terkait. Seluruh pihak berkomitmen menjaga integritas demi kemajuan kualitas pendidikan di Tanah Datar. (dvd/fan)