RRI.CO.ID, Tanah Datar – Bupati Tanah Datar Eka Putra menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana Transfer Keuangan Daerah (TKD) Tambahan untuk pascabencana agar taat aturan. Ketegasan draf kebijakan ini disampaikan saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Staf Khusus Mendagri pada Rabu, 22 Juli 2026.

Langkah pengawasan di Indojolito Batusangkar tersebut dilakukan guna mengunci efektivitas pembangunan infrastruktur yang terdampak bencana beruntun sejak 2024 hingga awal 2026. Pemerintah daerah diimbau memanfaatkan pendampingan Kejari secara klinis agar terhindar dari sengketa hukum di kemudian hari.

"Saya minta kepada OPD terkait untuk mempedomani aturan dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan pembangunan TKD Tambahan ini, dan memanfaatkan pendampingan dari Kejari Tanah Datar agar kemudian hari tidak akan berurusan dengan penegak hukum," pesan Eka Putra.

Bupati menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan provinsi atas pengalokasian dana darurat tersebut untuk masyarakat Tanah Datar. Pihaknya mengonfirmasi bahwa akselerasi realisasi anggaran terus dilaporkan secara berkala ke Kementerian Dalam Negeri.

"Realisasi saat ini sudah mencapai 7 persen, dan pelaksanaan TKD Tambahan saat ini terus berjalan, mulai dari tender dan proses lanjutan. Tentunya capaian ini akan bertambah seiring waktu dan pekerjaan yang dilaksanakan," ujar Eka Putra.

Sementara itu, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, menilai Tanah Datar sebagai salah satu daerah yang sangat tanggap dan cepat menyerap dana bantuan. Kunjungan lapangan ini ditujukan untuk memvalidasi penggunaan anggaran secara sosiologis agar benar-benar tepat sasaran.

"Setelah melihat laporan dan data dari dashboard Kemendagri, Kabupaten Tanah Datar salah satu daerah yang cepat dan tanggap dalam menyerap dan merealisasikan dana TKD Tambahan, makanya hari ini kita melihat langsung kondisi di lapangan," ujarnya.

Tim Monev Kemendagri bersama Bupati Eka Putra juga meninjau langsung progres pembangunan Hunian Tetap di Kecamatan Rambatan dan kawasan terdampak di Batipuh Selatan. Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu mengantisipasi fluktuasi kendala teknis dalam memulihkan kehidupan warga. (dvd-rhn)