RRI.CO.ID, Tanah Datar – Bupati Tanah Datar Eka Putra menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta pada Minggu, 12 Juli 2026. Kehadiran draf kepemimpinan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah untuk mendorong eksistensi lembaga finansial kerakyatan tersebut.

Agenda berskala besar ini dihadiri oleh ribuan insan perwakilan dari berbagai penjuru wilayah di Indonesia. Rangkaian kegiatan juga diramaikan dengan pameran produk unggulan guna memicu akselerasi daya saing ekonomi berbasis komunal.

Di sela-sela kegiatan, Bupati Eka Putra menegaskan pentingnya entitas ini bertransformasi secara klinis menjadi lembaga yang adaptif. Pihak pemerintah daerah terus mendorong pengelolaan yang modern agar mampu mengunci kesejahteraan para anggota di tengah fluktuasi global.

"Koperasi harus menjadi solusi nyata bagi kesejahteraan anggotanya. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan terus mendorong penguatan koperasi agar dikelola secara profesional, adaptif, dan mampu berkembang sesuai tantangan zaman," ujarnya.

Puncak peringatan nasional tersebut turut dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih. Pemerintah pusat menegaskan pilihan langkah cepat dalam mengeksekusi program strategis bertajuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara meluas.

"Pemerintah berharap peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 semakin memperkuat semangat berkoperasi serta mendorong peningkatan daya saing koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," kata Presiden.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan komitmen kementeriannya untuk menjadi garda terdepan arah kebijakan presiden. Langkah sosiologis ini diarahkan guna mengembalikan peran kelembagaan sebagai sokoguru utama penopang perekonomian nasional secara klinis.

Tercatat sebanyak 83 ribu unit Koperasi Merah Putih di tingkat desa maupun kelurahan kini telah resmi berbadan hukum. Pemerintah terus memacu penyelesaian infrastruktur fisik bangunan gudang dan gerai agar fungsi pelayanan publik segera berjalan optimal. (hr)