Sepakat Nyatakan Perang Terhadap LBGT dan Pelecehan Seksual

RRI.CO.ID, Tanah Datar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar secara resmi menyatakan perang terhadap praktik LGBT dan kasus pelecehan seksual melalui strategi penguatan sinergi lintas sektoral. Komitmen kolektif ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan yang digelar di Aula Kantor Bupati Tanah Datar pada Kamis, 2 Juli 2026 pukul 13.30 WIB.

Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Tanah Datar ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Ketua DPRD, MUI, LKAAM, hingga perwakilan mahasiswa. Agenda ini sengaja digelar untuk menghimpun masukan konstruktif dari seluruh elemen guna mempercepat perumusan draf regulasi daerah.

"Hari ini sengaja kita mengundang seluruh unsur untuk menghimpun masukan. Sesuai dengan kearifan lokal yang kita miliki, nantinya kita akan menyiapkan regulasi, baik dalam bentuk Peraturan Bupati maupun jika diperlukan Peraturan Daerah," ujar Bupati.

Bupati juga memohon dukungan penuh dari niniak mamak, ulama, serta bundo kanduang untuk membentengi moralitas generasi penerus di era digital. Senada dengan itu, Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, meminta seluruh pemangku kepentingan berkomitmen tidak memberikan ruang bagi aktivitas yang menyimpang.

“Harapan kami kita sebagai pemerintah daerah, sebagai stakeholder jangan pernah memfasilitasi kegiatan LGBT ini, kita harus antisipasi dari dini, tanpa sadar kadang-kadang kita bangga, kita ikut memfasilitasi. Di mulai dari dini, dari SD, kalau ada nampak tanda-tandanya langsung kita pantau, kita arahkan, jangan justru ikut bangga dan memfasilitasi, begitu juga jenjang SMP, SMA,” ujarnya.

Dalam draf pemaparannya, Kapolres Tanah Datar menguraikan bahwa draf penanganan sosiologis telah berjalan lewat Posko Klinik Psikologi dan layanan konseling. Berdasarkan draf kajian klinis di lapangan, fluktuasi penyimpangan perilaku ini mayoritas dipicu oleh faktor kerapatan domestik keluarga dan pengaruh lingkungan pergaulan.

Forum lintas instansi tersebut akhirnya menyepakati pembentukan Tim Koordinator Penanggulangan LGBT Kabupaten Tanah Datar yang didukung alokasi anggaran APBD. Tim terpadu ini akan mengawal draf penyusunan keputusan adat, taushiyah MUI, sosialisasi berkala, hingga instrumen monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. (tim ikp)