Pemkab Sampaikan Keberatan Resmi Terkait Pemancangan Lokasi Brigif TP

RRI.CO.ID, TANAH DATAR – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan keberatan mendalam terhadap aktivitas pemancangan lokasi pembangunan Brigade Infanteri (Brigif) TP serta rencana pemanfaatan lahan Yon TP 951/PM. Aksi tersebut dieksekusi oleh Pemerintah Nagari Bukik Kanduang dengan didampingi jajaran Pemerintah Kabupaten Solok pada Selasa, 2 Juni 2026.

Aktivitas yang bergulir sekitar pukul 10.00 WIB itu mengambil lokasi di kawasan Talago Janiah, Jorong Piliang Bendang, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, yang secara administrasi berada di teritorial Kabupaten Tanah Datar.

Merespons manuver tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bergerak cepat dengan melayangkan surat keberatan resmi pada Rabu, 3 Juni 2026 yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Solok.

Di dalam isi surat tersebut, Pemkab Tanah Datar menguraikan bahwa seluruh titik koordinat pemancangan pembangunan instalasi militer itu berada di dalam wilayah administrasi hukum Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, mengonfirmasi bahwa pelayangan nota keberatan ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah guna membentengi kewenangan wilayah. Langkah strategis ini sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut konkret atas aspirasi masyarakat serta Pemerintah Nagari Simawang.

Menurut Eka Putra, Pemkab Tanah Datar sejak awal memilih jalur birokrasi pemerintahan dan mengedepankan koordinasi formal inter-regio. Oleh sebab itu, setiap eskalasi yang mencuat di perbatasan terus disalurkan melalui korespondensi resmi.

Sikap tegas ini diambil agar seluruh pihak terkait dapat saling menahan diri dari tindakan sepihak, serta memprioritaskan konsolidasi sebelum mengeksekusi kebijakan yang berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Poin komitmen bersama ini kemudian dipertajam kembali dalam pertemuan tatap muka antara Bupati Tanah Datar Eka Putra dan Bupati Solok Jon Firman Pandu, bertempat di kediaman resmi Bupati Solok pada Jumat, 12 Juni 2026. Pertemuan ini dikemas sebagai wadah komunikasi guna menjaga hubungan baik kedua daerah sekaligus menyikapi perkembangan di lapangan.

Dalam forum tersebut, Eka Putra menggarisbawahi bahwa Pemkab Tanah Datar akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang berlaku, dengan tetap menghormati proses yang kini tengah berjalan di tingkat pemerintah pusat.

"Kami menyampaikan keberatan secara resmi karena kegiatan tersebut dilakukan di kawasan yang selama ini menjadi bagian dari Nagari Simawang. Namun kami tetap mengedepankan musyawarah dan komunikasi yang baik agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan bijaksana," ungkap Eka Putra.

Dirinya turut mengimbau lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga ketertiban dan tidak terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu perpecahan. Baginya, jalinan kekerabatan antara warga Simawang dan Bukik Kanduang harus tetap menjadi prioritas.

Bupati Solok Jon Firman Pandu, melayangkan apresiasi atas konsistensi jembatan komunikasi yang terus dipelihara oleh kedua belah pihak.

“Persoalan ini akan kita selesaikan dengan cara yang baik dan damai. Pada prinsipnya, ini adalah tanggung jawab dua kepala daerah. Saya dan Uda Eka berkomitmen untuk menyelesaikannya secara bersama-sama,” tegas Jon Firman Pandu.

Lewat spirit musyawarah serta nilai kebersamaan, Pemkab Tanah Datar mempertegas bahwa keberatan yang dilayangkan ini bukan untuk memperkeruh keadaan, melainkan sebagai upaya menjaga kepentingan masyarakat dan memastikan proses pembangunan berjalan sesuai mekanisme, dengan tetap mengedepankan hubungan *badunsanak* kedua daerah.

Agenda tersebut turut dihadiri Asisten Ekobang Ten Feri, Kadis PUPR Mustika Suarman, Sekdis Kominfo Efrison, Sekretaris Bappenda Arniwati, Kabag PEM Heru Rahman, Kabag Prokopim Roza Melfita, Pj. Kabag Hukum, Camat Rambatan M. Iqbal Latif, serta Sekretaris Nagari Simawang Syahrial Antoni. (Ari/San)