RRI.CO.ID, Tanah Datar – Sehari selepas ditetapkannya masa Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari terhitung tanggal 13 hingga 26 Mei 2026, Bupati Tanah Datar, Eka Putra, bersama unsur Forkopimda langsung bergerak cepat menggelar Rapat Koordinasi strategis. Pertemuan ini difokuskan untuk menentukan titik koordinasi posko penanganan bencana di enam kecamatan terdampak yang dipusatkan di Gedung Indo Jolito Batusangkar, Kamis, 14 Mei 2026.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda kawasan tersebut dipicu oleh tingginya curah hujan ekstrem yang terjadi sejak Selasa siang, 12 Mei 2026, hingga Rabu dini hari, 13 Mei 2026. Enam wilayah yang dilaporkan mengalami dampak signifikan meliputi Kecamatan Padang Ganting, Tanjung Emas, Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Sungai Tarab, dan Salimpaung.

Bupati Eka Putra menegaskan bahwa penetapan status tanggap darurat ini merupakan langkah hukum dan operasional agar penanganan dampak bencana serta mobilisasi bantuan di lapangan dapat berjalan dengan kekuatan penuh dan maksimal.

"Di masa tanggap darurat ini, Pemerintah Daerah bersama instansi terkait lainnya secara bersama melakukan penanganan bencana dengan cepat, seperti penyiapan tempat mengungsi, lokasi dapur umum dan logistik, sampai dengan penanganan distribusi bantuan," ujar Eka Putra.

Dalam struktur penanganan darurat ini, Posko Utama disepakati berpusat di Kantor BPBD Tanah Datar, sementara posko lapangan di tingkat kecamatan akan ditempatkan di masing-masing kantor camat. Khusus di Kecamatan Lintau Buo yang mengalami dampak terparah, didirikan posko taktis tambahan yang berlokasi di jembatan timbangan Nagari Taluak untuk mengelola dapur umum dan menyalurkan logistik bagi pengungsi.

Sebagai langkah mitigasi risiko jangka pendek, Bupati menginstruksikan Dinas PUPR dan BPBD untuk segera menerjunkan tim guna memantau kondisi geografis di bagian hulu sungai yang bersumber dari Gunung Sago. Pemantauan ini krusial lantaran adanya laporan penumpukan material sedimen dan lumpur yang berpotensi memicu banjir susulan jika curah hujan kembali tinggi.

Dukungan penuh terhadap langkah taktis pemda dideklarasikan oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra bersama Dandim 0307/Tanah Datar Letkol Inf. Agus Priyo Pujo Sumedi. Menurut mereka, payung hukum tanggap darurat selama dua pekan ini akan memberikan fleksibilitas anggaran dan konsentrasi penanganan yang jauh lebih terarah dan optimal.

Rapat koordinasi yang dimoderatori oleh Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi tersebut merilis data sementara dampak materiil dan sosial di lapangan:

• Kecamatan Lintau Buo: 78 rumah terdampak, 2 warung dan 1 sepeda motor hanyut, 12 KK (51 jiwa) mengungsi, serta 91 KK dilaporkan sempat terisolasi akibat infrastruktur rusak.

  Baca juga: Terima Rp116 Miliar, Pemko Payakumbuh Fokus Mitigasi Bencana

• Kecamatan Lintau Buo Utara: 33 rumah terdampak, dengan 4 KK (15 jiwa) berada di posko pengungsian.

• Kecamatan Padang Ganting: 6 rumah terdampak, titik longsor menutup badan jalan di Nagari Rajo Dani dan Koto Gadang Hilir, serta luapan Batang Sungai Pagie.

• Kecamatan Tanjung Emas: 54 rumah dan 2 kedai terdampak banjir, dengan 10 warga berhasil dievakuasi tim gabungan.

• Kecamatan Sungai Tarab: Akses jalan terban akibat hantaman longsor di Nagari Pasie Laweh.

• Kecamatan Salimpaung: Akses transportasi terhambat akibat kombinasi tanah longsor dan pohon tumbang yang menutupi badan jalan.

Menutup keterangannya sebelum bertolak meninjau lokasi, Bupati Eka Putra mengimbau agar seluruh masyarakat Tanah Datar tetap berada dalam kondisi siaga penuh serta meningkatkan kewaspadaan mandiri dalam menghadapi fenomena cuaca hidrometeorologi yang diprediksi masih berlanjut. (Prokopim-dvd/fan/hp)