Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026
- 10 Apr 2026 08:27 WIB
- Bukittinggi
RRI.CO.ID, Tanah Datar Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, angka kemiskinan Kabupaten Tanah Datar berhasil mencatatkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Ahmad Fadly saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026, Kamis, 9 April 202, di aula Bappedalitbang.
"Menurut data BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 tercatat sebesar 3,59 persen, turun sebesar 0,67 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 4,26 persen," sebutnya.
Ahmad Fadly, menyampaikan, capaian ini menempatkan Tanah Datar sebagai Kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah untuk tingkat kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
"Jumlah penduduk miskin di Tanah Datar turun dari 15 ribu jiwa di tahun 2024 menjadi 12.557 jiwa pada tahun 2025. Capaian ini patut disampaikan apresiasi kepada OPD terkait, namun tidak boleh jumawa atau terlena, karena capaian ini juga harus menjadi peringatan dan harus mencermati bahwa penurunan kemiskinan terjadi di tengah perlambatan laju pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Ahmad Fadly menambahkan, yang perlu dicermati lagi, jika penurunan angka kemiskinan terlalu bergantung kepada program yang bersifat bantuan bukan kepada program bersifat pemberdayaan atau peningkatan produktivitas, maka ketika anggaran terbatas atau program dihentikan, kemiskinan akan berpotensi kembali melonjak.
"Kita harus mengantisifasi dan melakukan berbagai inovasi untuk mengatasi resiko kemiskinan kembali meningkat ketika intervensi bantuan berkurang. Setidaknya ada 5 isu utama yang menjadi perhatian, yakni desain intervensi penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya tepat sasaran, efektivitas perencanaan program penganggulangan kemiskinan masih rendah, integrasi program antar perangkat daerah belum optimal, ketergantungan masyarakat kurang mampu pada bantuan sosial masih tinggi dan pemanfaatan data belum optimal dan belum sepenuhnya terintegrasi," terangnya.
Ahmad Fadly, menerangkan, tahun 2026 arah kebijakan penanggulangan kemiskinan harus kita fokuskan pada tiga strategi utama yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan secara terfokus yang berbasis wilayah dan keluarga sasaran.
"Di kesempatan ini diminta kepada OPD agar bekerja agar bekerja secara terpadu, bukan sektoral, kemudian menggunakan satu data kemiskinan (dtsen) sebagai dasar intervensi, memastikan tidak ada tumpang tindih program, fokus pada hasil nyata, bukan hanya serapan anggaran dan memperkuat peran camat dan wali nagari sebagai ujung tombak di lapangan," tukasnya.
Hal senada disampaikan kepala Bappedalitbang Adriyanti Rustam, dimana presentase tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar terendah di Sumatera Barat dan lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan Provinsi Sumbar dan Nasional.
"Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar sebesar 3,59 persen terendah di Sumbar dan juga lebih rendah dari Provinsi diangka 5,57 persen dan nasional di angka 9,03 persen," ujarnya.
Diungkapkan Adriyanti lagi, setidaknya ada 6 rencana strategis prioritas penanggulangan kemiskinan tahun 2026, yaitu Penguatan Data dan DTSEN, Konvergensi Kemiskinan Ekstrem, Pemberdayaan Ekonomi, Akses Pendidikan dan Kesehatan, Perlindungan Sosial Adaptif serta Penguatan Kelembagaan.
"Penanggulangan kemiskinan memerlukan komitmen bersama dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Dengan landasan regulasi yang jelas, data yang akurat, dan program yang terintegrasi, Kabupaten Tanah Datar dapat mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan kemiskinan secara berkelanjutan," pungkasnya.
Kegiatan yang dimoderatori Sekretaris Daerah Abdurahman Hadi, dilanjutkan dengan penyampaian materi dari kepala Dinas Sosial dan PPA, Kepala Dinas Pertanian dan Dinas PU PR serta diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi. (Prokopim-dvd/hp/adb/YPA)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....