RRI.CO.ID, Agam - Pemerintah Kabupaten Agam terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Laporan Pembangunan Huntap yang digelar secara daring dari Mess Pemerintah Daerah Agam, Belakang Balok, Bukittinggi, Rabu, 25 Februari 2026.

Rapat ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah terdampak untuk mengevaluasi progres rehabilitasi dan mempercepat pembangunan kawasan relokasi yang aman.

Secara nasional, kebutuhan huntap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 17.969 unit. Dari jumlah itu, baru 1.445 unit dalam tahap pembangunan, sedangkan 16.524 unit belum terealisasi.

Di Kabupaten Agam, kebutuhan huntap yang telah diverifikasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia mencapai 704 unit rumah.

Pemkab Agam telah menyiapkan empat lokasi relokasi dengan kapasitas sementara 460 unit, yaitu Dama Gadang di Nagari Dalko (325 unit), BBI Gumarang di Nagari Tigo Koto Silungkang (60 unit), Padang Tarok di Nagari Salareh Aia Utara (75 unit, masih proses sertifikat hibah), serta Lapangan SDN 05 Kayu Pasak di Nagari Salareh Aia sebagai hunian sementara.

Selain itu, lahan eks HGU PT Palalu Raya dan PT Inang Sari masing-masing sekitar delapan hektare disiapkan sebagai alternatif pengembangan kawasan relokasi baru.

Meski demikian, daerah masih kekurangan sekitar 3,75 hektare lahan untuk memenuhi sisa kebutuhan 244 unit rumah.

Bupati Agam, Benni Warlis, menegaskan percepatan pembangunan huntap menjadi prioritas agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.

“Pembangunan hunian tetap bukan hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi memastikan masyarakat tinggal di kawasan yang aman serta memiliki kepastian hidup ke depan,” ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa pembangunan di Agam saat ini menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan lahan strategis.

“Kita tidak hanya mencari lahan yang tersedia, tetapi lahan yang aman dari risiko bencana dan dekat dengan aktivitas masyarakat. Opsi pembelian lahan juga perlu dukungan anggaran yang jelas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam, Roza Syafdefianti, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan membutuhkan dukungan lintas sektor.

“Kesiapan lahan harus dibarengi dengan kepastian status hukum tanah serta infrastruktur dasar. Ini membutuhkan koordinasi dan dukungan semua pihak,” jelasnya.

Ia menambahkan, minat sebagian warga terhadap lokasi di kawasan Dalko masih menjadi tantangan karena dinilai cukup jauh dari pusat ekonomi.

Pemkab Agam menargetkan penyelesaian hunian sementara pada awal 2026 sebagai tahapan menuju pembangunan hunian tetap secara bertahap, sembari terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk percepatan realisasi di lapangan. (AS/YPA)