RRI.CO.ID, AGAM - Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mempercepat penanganan sekolah terdampak bencana pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK, Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Berdasarkan data terbaru, untuk jenjang SD tercatat sebanyak 31 sekolah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 15 sekolah telah dipastikan masuk dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk penanganan dan perbaikan sarana prasarana. Program ini difokuskan pada rehabilitasi bangunan rusak agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan optimal.

Selain itu, terdapat 4 SD di luar program PKS yang harus direlokasi karena kondisi bangunan dan faktor keamanan lokasi. Sekolah yang direncanakan relokasi yakni SDN 09 Bancah, SDN 14 Labuah, SDN 15 Sungai Taleh, dan SDN 08 Durian Kapeh. Relokasi dilakukan guna menjamin keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik serta memastikan keberlanjutan pembelajaran.

Sementara itu, sekolah lainnya masih menunggu proses tindak lanjut dan verifikasi dari kementerian terkait. Pemerintah daerah terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat agar seluruh sekolah terdampak memperoleh kepastian penanganan.

Untuk jenjang SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam juga telah mengusulkan revitalisasi enam sekolah terdampak bencana dalam program tahun 2026. Sekolah tersebut meliputi: SMP Negeri 1 Tanjung Raya, SMP Negeri 2 Tanjung Raya, SMP Negeri 3 Palupuh, SMP Negeri 3 Tanjung Mutiara, SMP Negeri 3 Ampek Nagari, serta SMP Negeri 4 Tanjung Raya yang direncanakan untuk relokasi, dengan lokasi pengganti masih dalam proses penetapan.

Sementara itu, pada jenjang PAUD/TK, total terdapat 27 satuan pendidikan yang diajukan ke kementerian. Dari jumlah tersebut, 17 dinyatakan layak untuk diusulkan untuk revitalisasi, sedangkan 10 lainnya dinyatakan belum memenuhi kriteria setelah visitasi oleh kementerian karena masuk kategori rusak ringan.

Namun 10 satuan pendidikan tersebut tetap menerima bantuan berupa pengadaan mebel, school kit, buku, dan lain-lain yang menunjang proses belajar mengajar. Selanjutnya 17 yang layak tersebut, 9 satuan pendidikan telah masuk dalam PKS, sementara 8 lainnya diusulkan pada tahap II dan masih menunggu proses lebih lanjut.

Bupati Agam, Benni Warlis, menegaskan bahwa percepatan penanganan sekolah terdampak bencana menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terhenti dalam kondisi apa pun. Karena itu, kita bergerak cepat memastikan sekolah-sekolah yang terdampak segera ditangani, baik melalui rehabilitasi maupun relokasi,” ujar Benni Warlis.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat agar seluruh usulan yang telah diajukan dapat segera direalisasikan.

“Kami ingin memastikan anak-anak kita tetap belajar dengan aman dan nyaman. Pemerintah daerah berkomitmen penuh mengawal proses ini hingga seluruh sekolah terdampak benar-benar tertangani,” tegasnya.

Pemkab Agam menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam agenda pemulihan pascabencana. Melalui sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diharapkan seluruh fasilitas pendidikan terdampak dapat segera tertangani sehingga hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang aman dan layak tetap terjamin.