RRI.CO.ID, Bukittinggi — Masyarakat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi tetap memenuhi undangan reses Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yakni Dedi Fatria, SH, MH Datuak Mangkuto Sutan. Hal itu dibuktikan pada pelaksanaan reses Masa Sidang III Tahun 2025/2026 yang berlokasi di Rumah Makan Saiyo Garegeh, Kamis 6 Agustus 2026.

Kepada wartawan usai reses, Anggota DPRD Kota Bukittinggi Dedi Fatria, SH, MH Datuak Mangkuto Sutan mengatakan pihaknya berupaya tetap melaksanakan kewajiban sebagai salah seorang wakil rakyat di parlemen untuk menjemput aspirasi publik agar diperjuangkan di kelembagaan legislatif, walaupun kondisi keuangan daerah saat ini terbatas.

Reses merupakan masa kegiatan di luar gedung parlemen di mana anggota DPR atau DPRD pulang ke daerah pemilihan masing-masing. Tujuannya untuk menyerap, mendengar, dan mencatat aspirasi serta keluhan warga secara langsung.

"Alhamdulillah tadi cukup maksimal dengan waktu yang tersedia beberapa SKPD mencoba mengakomodir sejumlah kepentingan dan masukan dari masyarakat sehingga dapat direalisasikan segera. Kami selalu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang selalu hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan seperti halnya reses ini," ucapnya.

Ia mengaku permasalahan yang berkaitan dengan sosial dominan mencuat dalam pelaksanaan resesnya kali ini. Perubahan acuan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menyebabkan sejumlah warga tidak lagi menerima bantuan sosial. Hal itu karena penyesuaian sistem desil kesejahteraan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pemadanan data kependudukan yang belum sinkron, serta proses verifikasi lapangan yang masih dalam tahap pemutakhiran.

Apalagi, dihadapkan dengan bantuan sosial yang mendukung program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Kita merasa iba ketika sebelumnya anak-anak yang kuliah mendapatkan bantuan KIP, namun perubahan acuan penerimaan bantuan sosial menggunakan DTSEN mereka tidak lagi menerima. Kasihan kita melihat kondisi itu," terangnya.

Politisi PPP ini ingin Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setempat menyikapi permasalahan ini dengan menghadirkan program dukungan pendidikan yang ditujukan bagi para mahasiswa yang tengah menjalani perkuliahan di perguruan tinggi. Jangan sampai kelanjutan proses pendidikan harus terhenti dengan Drop Out (DO) dikarenakan tidak membayar uang kuliah.

Dikatakan, belum lagi para mahasiswa yang sebelumnya menjadi penerima bantuan sosial itu berkuliah di luar Kota Bukittinggi. Tentu cukup banyak biaya akomodasi yang diperlukan seperti uang kost, belanja sehari-hari, ongkos kendaraan dan lain-lain.

"Kami ingin Pemko Bukittinggi dan BAZNAS menyikapi solusi permasalahan ini. Ada program dukungan terhadap pendidikan bagi para mahasiswa yang tidak lagi mendapatkan KIP. Kita tidak ingin mereka di DO dikarenakan tidak sanggup dan tidak bisa bayar uang kuliah. Nanti, kita bisa sikapi dengan surat keterangan tidak mampu bagi masyarakat yang membutuhkan tersebut," tegasnya.

Dedi Fatria menyebutkan aspirasi warga menyoroti dampak antrian kendaraan yang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Garegeh terhadap keamanan dan keselamatan peserta didik di jalan raya pada resesnya mendapatkan respon langsung dari Dinas Perhubungan.

Disebutkan, Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi menindaklanjuti dengan penempatan personil untuk membantu aktivitas mobilisasi peserta didik ke sekolahnya.

"Tadi, kata Dinas Perhubungan di jam 7 pagi ada petugas yang ditempatkan untuk membantu pelajar mobilisasi ke sekolah, dikarenakan adanya antrian kendaraan di jalan raya," sebutnya.

Diketahui, reses Anggota DPRD Kota Bukittinggi Dedi Fatria Datuak Mangkuto Sutan ini dihadiri ratusan warga sehingga salah satu sentra kuliner Ranah Minang di kawasan Garegeh itu penuh. Bahkan, warga harus menempati kursi yang telah dipersiapkan di depan rumah makan. Dedi Fatria berusaha kewajibannya sebagai legislator dibuktikan dengan aksi sehingga setidaknya dalam beberapa reses di masa sidang maka reses perorangan dilaksanakan di lapangan.