KBRN, Bukittinggi: Direktur Imunisasi Kementrian Kesehatan RI, dr. Prima Yosephine, memaparkan estimasi kebutuhan anggaran program imunisasi lima tahun ke depan yang mencapai Rp53,8 triliun, dengan alokasi terbesar (39%) untuk pengadaan vaksin baru.

Paparan tersebut disampaikan pada Pertemuan Budget Dialogue di salah satu Hotel di Jakarta, pada Rabu (16/7/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari proses finalisasi penyusunan National Immunization Strategy (NIS) Indonesia 2025–2029.

Melansir website resmi Kementrian Kesehatan RI kemkes.go.id, melalui pendekatan lintas program, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkirakan potensi efisiensi anggaran hingga 45 persen.

Efisiensi ini memungkinkan penekanan biaya operasional menjadi sekitar Rp11,3 triliun. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan pendanaan sebesar Rp4,39 triliun yang perlu ditutupi melalui dukungan lintas sektor dan kolaborasi dengan mitra pembangunan.

Dalam evaluasinya, Kemenkes menyoroti capaian imunisasi yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. “Sebanyak 13 provinsi belum mencapai cakupan imunisasi bayi lengkap 90 persen selama tiga tahun terakhir,” ungkap dr. Prima.

Sementara itu, jumlah anak yang belum menerima imunisasi dasar atau masuk dalam kategori zero-doseatau anak yang belum mendapatkan imunisasi juga menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024, jumlahnya mendekati satu juta anak, menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk intervensi yang lebih masif dan terintegrasi.

Apabila cakupan imunisasi tidak segera ditingkatkan, maka risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular seperti difteri, campak, rubela, pertusis, dan polio akan semakin tinggi.

Kemenkes menegaskan pentingnya penguatan sistem imunisasi nasional guna mencegah kembalinya penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi. (DR/YPA)