RRI.CO.ID, Padang Panjang - Masalah data administratif yang tidak akurat sering kali menjadi penghambat distribusi bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Pasar Usang Kota Padang Panjang, Eli Fahmi mengimbau warga untuk secara jujur memperbarui informasi pekerjaan mereka pada dokumen Kartu Keluarga (KK).

"Kalau kerja buruh, tulis buruh di KK, jangan ditulis wiraswasta agar data sinkron," imbau Eli saat berdialog dalam program Kita Indonesia di programa 4 dan kanal Youtube RRI Bukittinggi.

Sebagai fasilitator, PSM bertugas memverifikasi kelayakan warga di lapangan sebelum data tersebut diteruskan ke instansi terkait. Eli menegaskan bahwa proses pengusulan bantuan harus melalui tahap pemeriksaan detail agar tidak terjadi kecemburuan sosial.

"Kalau data kita sudah bersih, serahkan kepada ibu untuk nanti dibawa ke kelurahan," tuturnya.

Kesalahan penulisan profesi di dokumen resmi dapat menyebabkan warga kehilangan haknya untuk mendapatkan program bantuan kesejahteraan. Data terpadu sosial ekonomi yang akurat sangat bergantung pada peran aktif warga dalam melaporkan kondisi keluarganya.

Masyarakat diminta tidak hanya menunggu petugas datang, tetapi proaktif datang ke kantor lurah untuk mengecek status desil mereka. Transparansi data menjadi prioritas utama Eli dalam menjalankan tugasnya sebagai koordinator PSM selama belasan tahun. (DR/YPA)