Denil Dahler (Staf Bappelitbangda Kota Bukittinggi)

KBRN,Bukittinggi; Fenomena generasi roti lapis atau sandwich generation menjadi tantangan serius bagi Indonesia di tengah upaya memaksimalkan bonus demografi yang diperkirakan terjadi sampai sekitar 15 tahun ke depan atau tahun 2040.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris BKKBN Budi Setiyono, sebagaimana dilansir dari health.detik.com (25 Juli 2025) ungkapkan, banyak warga Indonesia saat ini menghadapi beban tanggungan finansial yang tinggi.

Bahkan, satu orang dalam satu keluarga bisa menanggung biaya hidup 10 sampai 11 orang, sebutnya. Lalu, apakah korelasi antara kedua hal tersebut?

Generasi roti lapis merupakan istilah untuk kondisi yang dialami seseorang atau kelompok penduduk usia produktif dewasa yang menanggung beban/memiliki tanggung jawab ganda untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang tergolong dalam kelompok penduduk usia nonproduktif (anak-anak dan orang tua).

Sementara, bonus demografi merupakan kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (15 sampai dengan 64 tahun) dalam suatu negara jauh lebih besar dibandingkan dengan usia nonproduktif (65 tahun).

Kondisi tersebut mencerminkan peluang atau potensi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan sumber daya manusia suatu negara jika dapat dikelola dengan baik.

Bahasan mengenai generasi roti lapis kembali mencuat beberapa waktu lalu di berbagai media maupun unggahan di media sosial sebagai respon terhadap lesunya kondisi perekonomian Indonesia belakangan ini bagi sebagian besar masyarakat.

Kondisi seperti terbatasnya lapangan pekerjaan, PHK massal, tingginya harga bahan-bahan kebutuhan pokok, dan lainnya, menjadi keresahan bagi masyarakat.

Bagaimana dengan Kota Bukittinggi?

Kendati belum ada hasil penelitian tentang fenomena generasi roti lapis di Kota Bukittinggi, kita dapat mencermati sinyalemen dengan menganalisis data terkait yang relevan, antara lain seperti, data demografi, biaya hidup, serta data beberapa indikator pembangunan.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dari jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebanyak 125.020 jiwa pada tahun 2024, sebesar 67,82 persen merupakan penduduk usia produktif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa demografi Kota Bukittinggi pada tahun 2024 telah berada dalam fase bonus demografi, dan diproyeksikan untuk beberapa belas tahun ke depan masih berada dalam fase tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 yang dirilis BPS, Kota Bukittinggi menduduki urutan kedua setelah Kota Padang sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Sumatera Barat.

Nilai konsumsi per rumah tangga per bulan di Kota Bukittinggi tercatat sekitar Rp7,68 juta. Sebagai pembanding, nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2,994 juta per bulan,

Sementara, beberapa indikator pembangunan yang dapat kita gunakan untuk menganalisis, antara lain, seperti angka Usia Harapan Hidup, Rasio Ketergantungan Penduduk (dependency ratio), dan penciptaan lapangan kerja sektor formal.

Angka usia harapan hidup di Kota Bukittinggi menunjukkan tren peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020—2024). Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), angka usia harapan hidup di Kota Bukittinggi tahun 2024 adalah 75,62 tahun, tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat (70,24 tahun).

Dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, tingkat fertilitas penduduk Sumatera Barat diproyeksikan menurun.

Di sisi lain, persentase jumlah penduduk lanjut usia diproyeksikan terus meningkat (BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2020-2035).

Rasio ketergantungan penduduk (dependency ratio) Kota Bukittinggi pada tahun 2024 adalah 47,72 yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 48 orang penduduk usia nonproduktif.

Pada tahun 2030, angka rasio tersebut diperkirakan naik menjadi 49,75 dan pada tahun 2045 mencapai 51,80.

Kendati tidak ada angka ideal tunggal (golden ratio) untuk indikator ini—karena dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi lainnya, tetapi secara umum disepakati bahwa semakin tinggi angka rasio ini mengilustrasikan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia non produktif.

Kemudian, meskipun jumlah penduduk Kota Bukittinggi yang bekerja di sektor formal (buruh/karyawan/pegawai) menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, akan tetapi proporsi jumlah penduduk Kota Bukittinggi yang bekerja di sektor informal (bekerja berusaha sendiri, termasuk dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga tidak dibayar/pekerja bebas) masih tetap mendominasi, yakni mencapai 53,96 persen dari total jumlah penduduk yang bekerja.

Dari ulasan di atas, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa fenomena generasi roti lapis telah terjadi di Kota Bukittinggi. Namun, dengan mencermati variabel-variabel yang ada, potensi terjadinya fenomena tersebut di Kota Bukittinggi sangat terbuka.

Disadari, fenomena generasi roti lapis merupakan permasalahan yang kompleks. Ia merupakan bagian dari isu/permasalahan yang lebih besar atau luas, yaitu kesejahteraan sosial. Dampak dari fenomena tersebut tidak saja akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat secara umum, tapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan sosial di tengah masyarakat.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2025—2029 boleh jadi sedikit dari dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang mereken fenomena generasi roti lapis sebagai kondisi yang perlu dicermati serta diantisipasi oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan (stakeholders), serta masyarakat. Menjadi harapan kita, program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan dibarengi dengan upaya kolektif kita semua, dapat mereduksi potensi terjadinya fenomena tersebut di Kota Bukittinggi.