RRI.CO.ID, Bukittinggi - Tren bekerja secara jarak jauh telah mengubah cara banyak negara menarik tenaga profesional dari berbagai belahan dunia. Jepang menjadi salah satu negara yang merespons perubahan tersebut dengan menghadirkan visa digital nomad bagi pekerja remote internasional.

Kebijakan yang mulai berlaku sejak April 2024 itu memberikan kesempatan bagi pekerja asing untuk tinggal hingga 180 hari di Jepang. Selama menetap, mereka tetap bekerja untuk perusahaan di negara asal sehingga tidak bersaing dengan tenaga kerja lokal.

Melalui program tersebut, Jepang berharap kehadiran para pekerja global mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Pengeluaran untuk kebutuhan tempat tinggal, transportasi, kuliner, hingga ruang kerja bersama dinilai dapat menggerakkan sektor usaha lokal.

Meski membuka peluang lebih luas, pemerintah tetap menerapkan persyaratan yang cukup ketat bagi calon pemegang visa tersebut. Persyaratan seperti batas minimum penghasilan, kepemilikan asuransi kesehatan, dan asal negara tertentu diterapkan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Visa digital nomad juga memiliki batasan yang membedakannya dari izin tinggal maupun izin bekerja di Jepang. Pemegang visa tidak diperbolehkan bekerja pada perusahaan Jepang dan tidak memperoleh status sebagai penduduk tetap selama masa tinggalnya.

Hingga kini, jumlah visa yang diterbitkan masih tergolong terbatas dibandingkan tingginya minat masyarakat dunia terhadap sistem kerja fleksibel. Kondisi itu menunjukkan Jepang masih menerapkan kebijakan secara bertahap sambil mengevaluasi efektivitas program tersebut.

Langkah Jepang menghadirkan visa digital nomad mencerminkan perubahan strategi dalam menghadapi perkembangan dunia kerja modern. Di tengah meningkatnya tren kerja lintas negara, kebijakan ini menjadi salah satu cara memperkuat daya saing sekaligus memperkenalkan kehidupan dan budaya Jepang kepada talenta global. (AS/YPA)