Pendapatan APBN Sumbar Tumbuh 6,89 Persen, Belanja Negara Capai Rp. 15,19 Triliun

RRI.CO.ID,Bukittinggi - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Barat hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp3,64 triliun atau 37,78 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp9,65 triliun, meningkat 6,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp15,19 triliun atau 44,67 persen dari pagu Rp34,01 triliun. Angka tersebut tumbuh signifikan sebesar 31,33 persen (yoy), mencerminkan akselerasi pelaksanaan anggaran pemerintah di daerah.

Dari sisi ekonomi, Sumatera Barat juga mencatatkan pertumbuhan yang positif pada Triwulan I 2026. Laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02 persen (yoy), meski masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan 17,77 persen, disusul jasa lainnya sebesar 9,10 persen serta jasa keuangan sebesar 7,94 persen.

Secara triwulanan (quarter to quarter/q-to-q), ekonomi Sumatera Barat tumbuh 3,15 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi 0,77 persen.

Di sisi lain, inflasi tahunan Sumatera Barat pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,91 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,08 persen. Secara bulanan, inflasi mencapai 0,90 persen, juga berada di atas inflasi nasional sebesar 0,28 persen.

Kontributor terbesar pendapatan negara masih berasal dari penerimaan perpajakan yang dipungut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan nilai Rp2,81 triliun atau 77,12 persen dari total pendapatan negara.

Penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp1,74 triliun atau 27,25 persen dari target tahun 2026 dan tumbuh 7,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor administrasi pemerintahan, perdagangan, serta aktivitas keuangan dan asuransi menjadi penyumbang utama penerimaan pajak di Sumatera Barat.

Sementara itu, penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp1,07 triliun atau 78,85 persen dari target. Realisasi tersebut didominasi penerimaan Bea Keluar sebesar Rp1,06 triliun, sedangkan Bea Masuk tercatat Rp4,42 miliar.

Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp833,97 miliar atau 43,86 persen dari target. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang tumbuh 16,06 persen menjadi Rp630,61 miliar.

Pada sisi belanja pemerintah pusat, realisasi hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp4,43 triliun atau 30,84 persen dari pagu. Belanja pegawai masih mendominasi dengan nilai Rp2,76 triliun, disusul belanja barang sebesar Rp1,26 triliun dan belanja modal Rp418,61 miliar.

Sementara itu, belanja bantuan sosial belum direalisasikan karena masih dalam proses persiapan dan verifikasi administratif guna memastikan ketepatan sasaran serta akuntabilitas penyaluran.

Untuk Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah telah menyalurkan Rp10,76 triliun atau 54,81 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp8,06 triliun atau hampir 75 persen dari total TKD.

Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) telah disalurkan sebesar Rp520,82 miliar atau 71,86 persen dari pagu dan melonjak 172,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik mencapai Rp1,93 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Dana Desa juga telah tersalurkan sebesar Rp240,43 miliar atau 69,03 persen dari pagu untuk mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Sementara penyaluran DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal (DIF) masih menunggu penyelesaian persyaratan administratif.

Pada tingkat pemerintah daerah, realisasi pendapatan APBD konsolidasian 20 pemerintah daerah di Sumatera Barat hingga Mei 2026 mencapai Rp10,03 triliun atau 37,63 persen dari target. Pendapatan tersebut meningkat 19,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya, terutama didorong kenaikan dana transfer sebesar 25,73 persen.

Sementara realisasi belanja daerah tercatat Rp7,41 triliun atau 26,78 persen dari pagu, meningkat 5,01 persen (yoy). Belanja daerah masih didominasi belanja pegawai sebesar Rp4,98 triliun atau 67,17 persen dari total belanja daerah.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fokus pemerintah meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah