​RRI.CO.ID,Bukittinggi - Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi Andi Soegiri menegaskan pentingnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan optimal, khususnya kepada para penanggung jawab (PIC) BMN.

Hal tersebut disampaikannya dalam Acara Sosialisasi Pengelolaan BMN Pada Aplikasi SIMAN V2 dan Target Kinerja sekaligus Deklarasi Keberlanjutan Zona integritas WBK/WBBM Tahun 2026 digelar Selasa, 10 Februari 2026 di Aula Singgalang KPKNL Bukittinggi. Dihadiri sejumlah Satker seperti; LPP RRI Bukittinggi, BPS Kota Bukittinggi, UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi dan RSOMH DR Drs. Mohammad Hatta

Dalam sambutannya, Andi Soegiri menyampaikan bahwa pengelolaan BMN saat ini menjadi perhatian serius karena masih banyak aset yang belum ditindaklanjuti, khususnya terkait Penetapan Status Penggunaan (PSP).

Ia mengungkapkan, di wilayah Kanwil Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau (RSK) terdapat sekitar 6000 BMN yang belum diselesaikan status PSP-nya termasuk 632 BMN yang berada di Bukittinggi.

Berdasarkan Statuys data Sertipikasi BMN berupa Tanah Data Per 30 Januari  2026 diketahui total luas tanah di kanwil RSK 10.813.650.791 m2 dengan tanah belum Bersertipikat pada K/L 4.406.124.649 atau 40,75 % Tanah diluar 8 K/LK tidak bersertipikat 2.325 atau 8,16 %.

“Status penggunaan BMN, terutama tanah, sangat berkaitan dengan ketertiban hukum dan administrasi. Permasalahan ini muncul antara lain karena adanya BMN baru, pemecahan kementerian, serta belum optimalnya pengelolaan aset,” ujarnya.

Menurut Andi, kondisi tersebut menuntut adanya optimalisasi aset negara termasuk terhadap aset idleagar dapat memberikan manfaat maksimal. 

Ia juga menyoroti meningkatnya kasus gugatan terhadap aset negara yang saat ini dikuasai oleh pihak ketiga, yang kerap berujung pada proses hukum di KPKNL.

“Ke depan, pengelolaan aset harus lebih proaktif, tertib administrasi, dan memiliki kepastian hukum agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” tegasnya.

Selain pengelolaan BMN, Andi Soegiri juga menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan Zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan  Melayani (WBBM) yang telah diraih KPKNL Bukittinggi. 

Ia menegaskan bahwa keberlanjutan WBK/WBBM sangat bergantung pada integritas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

“Integritas pegawai KPKNL Bukittinggi harus terus diasah dan profesionalisme harus senantiasa ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”pungkasnya.

Acara ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pegawai terhadap pengelolaan BMN melalui aplikasi SIMAN V2  sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik di lingkungan KPKNL Bukittinggi. (JM/RRi BKT)​