RRI.CO.ID, Bukittinggi - Indonesia akan menempatkan komodo di Jepang melalui skema breeding loan atau peminjaman untuk pengembangbiakan. Program ini merupakan bagian dari kerja sama konservasi satwa liar antara pemerintah Indonesia dan Jepang.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Kehutanan RI dan Pemerintah Prefektur Shizuoka. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Gubernur Shizuoka Yasutomo Suzuki pada 28 Maret 2026.

Melalui program ini, komodo akan ditempatkan di fasilitas konservasi di Jepang untuk dikembangbiakkan secara terkontrol. Salah satu lokasi yang disiapkan adalah iZoo di Prefektur Shizuoka, yang dikenal sebagai kebun binatang khusus reptil dan amfibi.

Pemerintah menegaskan, program ini bukan sekadar peminjaman satwa, tetapi bagian dari strategi “Diplomasi Hijau”. Langkah tersebut bertujuan memperkuat peran Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati di tingkat global.

Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan meningkatkan edukasi publik internasional terkait pentingnya konservasi satwa langka. Komodo sendiri merupakan spesies endemik Indonesia yang berstatus terancam punah menurut daftar IUCN.

Dalam pelaksanaannya, kedua negara berkomitmen menjaga kesejahteraan satwa dan mematuhi aturan internasional. Program ini juga mengacu pada ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Kerja sama teknis nantinya akan melibatkan lembaga konservasi dari kedua negara. Di antaranya iZoo di Jepang dan Kebun Binatang Surabaya yang akan mengatur proses pemeliharaan hingga pengawasan.

Selain pengembangbiakan, program ini juga membuka peluang pertukaran pengetahuan dan teknologi konservasi. Hal tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keberhasilan pelestarian spesies langka di masa depan.

Namun, rencana ini juga menuai perhatian dari sejumlah pihak, termasuk aktivis perlindungan hewan. Sebagian pihak menilai pengembangbiakan di luar habitat alami perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem.

Meski demikian, pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan sesuai standar internasional. Melalui program ini, Indonesia diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu negara dengan komitmen tinggi terhadap konservasi biodiversitas dunia.