RRI.CO.ID, Bukittinggi - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) mendukung pelaksanaan program Klinik UMKM Minang Bangkit yang diinisiasi Kementerian UMKM RI sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal ini diungkapkan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menilai program tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat Sumbar yang tengah bangkit dari dampak bencana hidrometeorologi.

“Kami meyakini Klinik UMKM Minang Bangkit akan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, terutama pelaku UMKM. Insyaallah, program ini akan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata,” ujar Mahyeldi saat dikonfirmasi, Selasa 21 Juli 2026.

Gubernur Mahyeldi juga mengimbau para pelaku UMKM yang terdampak bencana agar segera melakukan pendataan melalui Klinik UMKM yang telah disediakan sebagai langkah awal pemulihan usaha di Sumatera Barat.

“Mari kita bangun kembali usaha kita, kita hidupkan kembali ekonomi nagari, dan kita buktikan bahwa masyarakat Minangkabau selalu mampu bangkit dari setiap cobaan,” tuturnya.

Ia berharap Klinik UMKM Minang Bangkit tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi, tetapi menjadi pusat kebangkitan ekonomi rakyat.

“Tempat UMKM bangkit kembali, lebih kuat, lebih siap, dan lebih berdaya saing,” tegas Mahyeldi.

Sebagaimana diketahui, selain akses pembiayaan, pelaku UMKM juga akan memperoleh pendampingan manajemen usaha, bantuan pemasaran, penguatan digitalisasi dan legalitas usaha, serta peningkatan kapasitas produksi melalui Klinik UMKM Minang Bangkit.

Untuk mendukung layanan pembiayaan, Kementerian UMKM menggandeng berbagai pihak, mulai dari perbankan, lembaga keuangan non-bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, hingga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Program Klinik UMKM Bangkit merupakan bagian dari inventarisasi dan pemetaan UMKM terdampak bencana di wilayah Sumatera yang diinisiasi Kementerian UMKM. Data yang dihimpun akan digunakan sebagai dasar penyusunan program bantuan dan pemulihan usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.