RRI.CO.ID,Boven Digoel – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga kini masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Perbedaan pandangan ini dinilai berpotensi menimbulkan polemik, terutama terkait kualitas demokrasi dan potensi praktik politik uang.

Sebagian kalangan menilai, jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, maka akan terjadi penghematan anggaran daerah. Selain itu, mekanisme tersebut juga dianggap mampu meminimalisir praktik money politics yang kerap terjadi dalam pemilihan langsung oleh masyarakat.

Namun pandangan berbeda disampaikan Tokoh Masyarakat Boven Digoel, Matias Silubun. Ia justru menilai bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi lebih besar menimbulkan praktik politik uang.

Menurutnya, jika keputusan sepenuhnya berada di tangan kalangan legislatif, maka ruang terjadinya transaksi politik akan semakin terbuka.

“Kalau pemilihan dilakukan melalui DPRD, justru potensi money politics sangat besar karena yang menentukan adalah anggota dewan,” ujar Matias, Jumat 30 Januari 2026.

Ia menambahkan, dalam mekanisme tersebut, kualitas dan kapasitas calon kepala daerah dikhawatirkan tidak lagi menjadi pertimbangan utama. Sebaliknya, keputusan politik dan kepentingan kelompok tertentu berpotensi lebih dominan.

“Yang dikhawatirkan, kepala daerah yang terpilih bukan karena kualitas dan kemampuan memimpin, tetapi karena keputusan politik semata,” tegasnya.

Matias berharap, setiap kebijakan yang berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah benar-benar dikaji secara matang dengan mengedepankan kepentingan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.