Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 Khusus ASN OAP Digelar

RRI.CO.ID,Boven Digoel–Pemerintah Kabupaten Boven Digoel melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bekerja sama dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1 khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Orang Asli Papua (OAP).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Tanah Merah, Selasa (1/9/2026), dan diikuti sebanyak 40 peserta. Pelaksanaan kegiatan dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran 2026.

Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus, mengatakan pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, untuk menjalankan proses pengadaan secara profesional dan akuntabel, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, serta pemahaman yang baik terhadap regulasi dan mekanisme pengadaan.

"Pelatihan dan ujian sertifikasi Level 1 ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk membekali ASN dengan pemahaman regulasi dan teknis pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Marlinus,Selasa 1 September 2026

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa.

Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ASN OAP terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa yang bersifat afirmatif bagi Orang Asli Papua, sekaligus mengukur kemampuan peserta melalui uji kompetensi secara objektif.

Marlinus menambahkan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menghasilkan ASN OAP yang memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa Level 1 yang diakui secara nasional, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pengadaan pemerintah.

"Ke depan, kita berharap semakin banyak ASN Orang Asli Papua yang mampu mengambil peran dalam proses pengadaan, baik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan maupun anggota Kelompok Kerja Pemilihan," katanya.

Pengadaan Jadi Instrumen Pemberdayaan OAP

Menurut Marlinus, pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya menjadi mekanisme untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, tetapi juga dapat menjadi instrumen kebijakan afirmatif dalam rangka pemberdayaan Orang Asli Papua.

Penguasaan kompetensi di bidang pengadaan dinilai penting karena berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Dengan memiliki kompetensi yang memadai, ASN OAP diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam mengelola proses pengadaan secara profesional, sekaligus memastikan belanja pemerintah memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

"Pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pemerataan ekonomi di Tanah Papua," jelasnya.

Kepada seluruh peserta, Marlinus mengimbau agar mengikuti setiap tahapan pelatihan dengan sungguh-sungguh, menyerap materi yang disampaikan narasumber, serta aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan, khususnya terkait berbagai persoalan dan studi kasus yang sering ditemukan dalam pelaksanaan pengadaan di lapangan.

Peserta juga diminta mempersiapkan diri secara maksimal menghadapi ujian kompetensi agar dapat memperoleh sertifikat kompetensi Level 1.

Sementara kepada narasumber dan tim penguji, pemerintah daerah berharap dapat memberikan bimbingan dan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh peserta hingga kegiatan berakhir.

Marlinus menilai pelaksanaan sertifikasi kompetensi tersebut menjadi salah satu langkah penting bagi Kabupaten Boven Digoel dalam meningkatkan kapasitas ASN OAP.

Ia berharap, melalui peningkatan kompetensi tersebut, akan lahir lebih banyak tenaga pengadaan dari kalangan ASN OAP yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menjalankan proses pengadaan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

"Harapan kita, kompetensi yang diperoleh melalui kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Boven Digoel pada khususnya dan Papua Selatan pada umumnya," ucapnya.