Konsultasi Publik Tahap II, PPS Susun Naskah Akademik dan Raperda

RRI.CO.ID, BOVEN DIGOEL– Tim penyusun dari PPS menggelar konsultasi publik tahap kedua penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan di Tanah Merah, Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penyusunan dokumen yang akan menjadi arah kebijakan pembangunan pendidikan di Provinsi Papua Selatan.

Konsultasi publik tersebut dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga pendidik, tokoh masyarakat, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.

Dalam paparannya, perwakilan tim penyusun PPS, Dr. Drs. John Rahail, M.Kes, menegaskan bahwa penyusunan naskah akademik dan Raperda tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata, tetapi harus mampu menjadi dasar perubahan nyata bagi pembangunan pendidikan di Papua Selatan.

"Konsultasi hari ini merupakan bagian penting dalam menyusun dokumen perencanaan yang utuh. Tanpa landasan yang kuat, kajian yang mendalam, serta dukungan seluruh pihak, dokumen ini hanya akan menjadi tulisan di atas kertas dan tidak memberikan perubahan bagi dunia pendidikan," ujarnya.

Ia menjelaskan, penyusunan grand design tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Papua Selatan yang menginginkan adanya peta jalan pembangunan pendidikan yang mampu menjawab tantangan daerah setelah terbentuknya Provinsi Papua Selatan.

Menurutnya, pembentukan provinsi baru bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari pekerjaan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Pembentukan wilayah sudah selesai, tetapi tugas pembangunan baru saja dimulai. Karena itu, kita harus menghadirkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua Selatan, bukan sekadar menyelesaikan kewajiban administratif," katanya.

John mengungkapkan, salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian dalam penyusunan grand design adalah belum optimalnya perkembangan sektor pendidikan selama hampir dua dekade terakhir. Kondisi tersebut dinilai harus segera dibenahi agar masyarakat Papua Selatan mampu memanfaatkan berbagai peluang pembangunan dan investasi yang terus berkembang.

"Kita harus jujur mengakui bahwa kualitas pendidikan masih menjadi tantangan. Padahal peluang ekonomi ke depan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, dan siap bersaing. Jika tidak ada perubahan mendasar, maka kesempatan tersebut akan terlewatkan," tegasnya.

Ia menambahkan, Grand Design Pembangunan Pendidikan nantinya akan menjadi pedoman resmi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta mendukung arah pembangunan nasional dan daerah.

Untuk menjamin kualitas dokumen, penyusunan naskah akademik melibatkan tim multidisiplin yang terdiri atas berbagai pakar dari sejumlah bidang ilmu.

"Saya hadir bersama tim ahli yang memiliki kompetensi di berbagai bidang, mulai dari ilmu eksakta hingga ilmu sosial dan pendidikan. Seluruh tim berkomitmen menyusun dokumen ini secara ilmiah agar mampu menjadi dasar pembangunan pendidikan yang berkelanjutan di Papua Selatan," jelasnya.

Dalam konsultasi publik tersebut, tim penyusun juga membuka ruang seluas-luasnya bagi peserta untuk memberikan kritik, saran, maupun masukan terhadap substansi rancangan yang telah disusun.

"Kami berharap seluruh peserta menyampaikan masukan secara terbuka, baik yang mendukung maupun yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Papua Selatan," ujarnya.

Masukan yang diperoleh dalam konsultasi publik tahap kedua ini akan dihimpun, termasuk catatan tertulis dari peserta selama tiga hari ke depan. Selanjutnya, tim penyusun akan melakukan penyempurnaan dokumen sebelum diajukan ke Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk memasuki tahapan pembahasan berikutnya.