Forum Konsultasi Publik Diharapkan Hasilkan Regulasi Berkualitas dan Berpihak

RRI.CO.ID, BOVEN DIGOEL–Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menyambut baik inisiatif DPR Papua Selatan dalam menyusun regulasi guna memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Selatan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus, saat membuka kegiatan Konsultasi Publik dan Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi), Jumat (22/5/2026).

Dalam sambutannya, Marlinus berharap forum konsultasi publik dan FGD tersebut dapat menjadi ruang bagi seluruh peserta untuk memberikan masukan secara terbuka, objektif, dan konstruktif demi menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Menurutnya, pembentukan peraturan daerah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Proses penyusunan Raperdasi harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat agar substansi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel juga berharap keberadaan Komisi Hukum Ad Hoc nantinya dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung penegakan hukum, penyelesaian persoalan hukum tertentu, serta memperkuat sistem pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif terhadap dinamika masyarakat Papua Selatan.

Kegiatan Konsultasi Publik dan Focus Group Discussion tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Boven Digoel dengan harapan hasil diskusi dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Selatan.