Distrik Woropko di Harapkan Jadi Pilot Project Pengembangan Desa Perbatasan

RRI.CO.ID,Boven Digoel – Kehadiran tim percepatan pembangunan desa tertinggal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di kawasan perbatasan, tepatnya di Kampung Woropko, Distrik Woropko, mendapat apresiasi dari pemerintah distrik maupun masyarakat setempat. Kunjungan tersebut dinilai membawa harapan baru bagi pengembangan potensi ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Boven Digoel.

Kepala Distrik Woropko, Markus Toding, mengatakan kehadiran tim Kemendes PDT merupakan langkah positif dan menjadi momentum penting bagi pembangunan wilayah perbatasan, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah.

Menurutnya, ke depan program pembangunan dari pemerintah pusat akan lebih banyak diarahkan langsung ke daerah-daerah yang membutuhkan perhatian serius, termasuk wilayah tertinggal dan perbatasan seperti Woropko.

“Dengan hadirnya tim Kemendes di Woropko ini merupakan satu hal yang luar biasa. Beberapa tahun ke depan, meskipun ada efisiensi anggaran, kami melihat justru akan lebih banyak program dari pusat yang dikucurkan langsung ke daerah. Sehingga kami di daerah menjadi penerima manfaat dari program-program tersebut,” ujar Markus Toding, Rabu 6 Mei 2026.

Ia menjelaskan, meskipun kunjungan tim Kemendes PDT saat ini masih berfokus di Kampung Woropko, namun pihaknya berharap ke depan kampung tersebut dapat dijadikan sebagai pilot project atau proyek percontohan pengembangan desa perbatasan di Kabupaten Boven Digoel.

Program yang diharapkan dapat dikembangkan yakni peningkatan ekonomi masyarakat berbasis ketahanan pangan dengan menyesuaikan potensi lokal yang dimiliki masyarakat Woropko. Sejumlah komoditas yang dinilai memiliki prospek besar antara lain sektor hortikultura, tanaman umbi-umbian, serta kacang-kacangan yang selama ini telah dikembangkan masyarakat secara tradisional.

Markus menilai, apabila program tersebut masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027, maka perlu ada tindak lanjut yang serius dari seluruh pihak terkait. Menurutnya, program pembangunan tidak boleh berhenti hanya pada tahap perencanaan, tetapi harus diikuti dengan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat.

“Instansi terkait perlu melakukan pendampingan bagi masyarakat, baik di tingkat distrik maupun kampung. Sehingga program yang direncanakan benar-benar berjalan dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan data pendukung sebagai bagian dari syarat pengusulan program ke kementerian. Data tersebut meliputi nama kelompok masyarakat, lokasi kegiatan, hingga titik koordinat lahan yang akan dijadikan lokasi pengembangan program.

“Data-data yang diminta harus benar-benar disiapkan oleh masyarakat dan pemerintah di Woropko. Jadi bukan sekadar usulan biasa ke kementerian, tetapi memang didukung dengan kesiapan administrasi dan kondisi lapangan,” kata Markus.

Usai pertemuan bersama tim Kemendes PDT, pihak Distrik Woropko bersama pemerintah kampung disebut akan segera melakukan pendataan serta mempersiapkan seluruh dokumen pendukung yang dibutuhkan.

Markus juga berharap kunjungan tim Kemendes PDT bersama Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus, dapat menjadi awal dari percepatan pembangunan di wilayah perbatasan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan akses pelayanan.

Ia menambahkan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel perlu terus membangun kolaborasi dengan masyarakat agar setiap potensi yang dimiliki kampung-kampung di Distrik Woropko dapat dikembangkan secara maksimal.

“Semua kampung di Woropko sebenarnya memiliki potensi. Tinggal bagaimana dilakukan pengembangan secara serius dan berkelanjutan agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” ujarnya.