Masyarakat Perbatasan Boven Digoel Keluhkan Ketahanan Pangan dan Akses Pasar

RRI.CO.ID,Boven Digoel – Persoalan ketahanan pangan dan lemahnya akses pemasaran hasil produksi masyarakat menjadi keluhan utama yang disampaikan warga kepada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel saat mendampingi kunjungan Tim Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di sejumlah distrik.

Kunjungan yang dilakukan di Distrik Mandobo, Mindiptana, hingga Woropko itu dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, khususnya terkait pengembangan ekonomi kampung dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus, mengatakan bahwa hampir seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat memiliki kesamaan, yakni menyangkut ketahanan pangan serta minimnya dukungan terhadap pemasaran hasil produksi lokal.

Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini bukan berarti masyarakat tidak memiliki kemauan untuk bekerja atau meningkatkan produksi pangan di wilayah masing-masing. Namun, berbagai keterbatasan masih menjadi hambatan serius yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat maupun daerah.

“Keluhan masyarakat hampir semuanya sama, terutama terkait ketahanan pangan. Tetapi ini bukan berarti masyarakat tidak mau bekerja atau tidak berusaha meningkatkan hasil produksi mereka. Masyarakat di kampung-kampung tetap berupaya mengembangkan potensi yang ada sesuai kondisi wilayah di Papua,” ujar Marlinus, Rabu 6 Mei 2026.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan pangan di wilayah Papua, khususnya di Boven Digoel, lebih diarahkan pada pangan lokal yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah juga terus mendorong masyarakat agar tetap mempertahankan dan mengembangkan komoditas lokal sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah.

Selain sektor pangan lokal, masyarakat juga mulai mengembangkan sejumlah komoditas perkebunan dan tanaman unggulan seperti karet, kopi, kakao, hingga durian. Potensi tersebut dinilai cukup menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat apabila didukung secara serius.

Namun demikian, kata Marlinus, persoalan terbesar yang kini dihadapi masyarakat bukan hanya pada proses produksi, melainkan pada akses pemasaran hasil usaha mereka. Banyak hasil kebun dan perkebunan masyarakat yang belum dapat dipasarkan secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur, transportasi, hingga belum tersedianya pasar yang mampu menampung hasil produksi warga secara berkelanjutan.

“Potensi daerah sebenarnya sangat besar. Masyarakat sudah mulai mengembangkan karet, kopi, kakao dan durian. Tetapi kendala terbesar ada pada sisi pemasaran. Hasil produksi masyarakat sering mengalami kesulitan untuk dijual karena akses dan jaringan pasar yang masih terbatas,” katanya.

Kehadiran Tim Kemendes PDT dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah pusat untuk melihat langsung kondisi riil masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil di Boven Digoel. Dengan demikian, berbagai program pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi kampung, hingga pembangunan infrastruktur penunjang dapat disinergikan secara berkelanjutan.

Marlinus juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat agar potensi pertanian dan perkebunan masyarakat dapat berkembang lebih baik dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

“Kami berharap aspirasi masyarakat ini dapat menjadi perhatian bersama. Daerah memiliki potensi besar, tinggal bagaimana dukungan pemerintah dalam membuka akses, memperkuat pendampingan, dan membantu pemasaran hasil produksi masyarakat,” ujarnya.