Bupati/Wakil Bupati Boven Digoel Tekankan Optimalisasi dan Akuntabilis

RRI .CO.ID BOVEN DIGOEL – Bupati Boven Digoel, Rony Omba, menekankan pentingnya optimalisasi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Hal itu disampaikan usai penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlangsung di Aula Baperinda Kabupaten Boven Digoel, Jumat (13/2/2026).

Rony Omba mengatakan, penyerahan DPA merupakan langkah awal agar seluruh program yang telah ditetapkan dalam APBD dapat segera direalisasikan secara maksimal.

“Kami berharap dengan penyerahan DPA ini, OPD dapat bekerja lebih optimal sehingga seluruh program dalam satu tahun anggaran dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejumlah sektor menjadi prioritas pembangunan pada 2026, antara lain infrastruktur jalan, pengembangan ekonomi, pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Program yang akan dijalankan meliputi pembangunan dan peningkatan fasilitas sekolah dasar (SD), puskesmas, serta penguatan sektor ekonomi masyarakat.

Bupati juga mengingatkan seluruh OPD agar bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempercepat penyerapan anggaran tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.

“OPD harus bekerja maksimal sesuai APBD dan ketentuan yang berlaku. Jika bisa dipercepat sesuai aturan, maka pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban juga harus berjalan maksimal,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah program baru yang bersifat teknis di masing-masing dinas, dengan penekanan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pemkab juga telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa perguruan tinggi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Boven Digoel.

Rony Omba mengakui, daerahnya masih menghadapi tantangan, terutama dalam tata kelola keuangan. Karena itu, pembenahan sistem pengelolaan keuangan menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus, menegaskan komitmen bersama dalam melakukan perubahan, khususnya dalam penataan birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah.

“Kami berkomitmen sejak awal untuk berbuat yang terbaik agar Boven Digoel mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam pengelolaan birokrasi dan keuangan,” katanya.

Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dalam pertanggungjawaban keuangan. Menurutnya, pencairan anggaran berikutnya tidak akan diproses apabila laporan pertanggungjawaban sebelumnya belum diselesaikan.

“Selama pertanggungjawaban belum dibuat, pencairan berikutnya tidak akan dilayani. Setelah laporan selesai, barulah anggaran dapat dicairkan. Ini untuk memastikan pengelolaan keuangan tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel juga mendorong percepatan penyerapan APBD guna menghindari keterlambatan yang dapat berdampak pada penilaian kinerja daerah serta peluang penambahan anggaran di masa mendatang.

Dengan komitmen tersebut, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.