KBRN, Boven Digoel: Kepala Kantor Kesatuan pengelola Hutan (KPH) Unit-53 Boven Digoel John Moesieri menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan nasional dan Otonomi Khusus. Sinkronisasi diperlukan agar hak masyarakat tetap terlindungi.

Undang-Undang Otonomi Khusus mengakui kepentingan masyarakat adat. Hal tersebut harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

John menilai konflik muncul saat masyarakat tidak dilibatkan. Proses dialog sering terlewat dalam implementasi kebijakan.

“Di Otsus, hak masyarakat sudah diatur, aturan itu harus dipakai dan dipatuhi” kata John melalui sambungan telepon, Selasa (6/1/2026).

Ia menegaskan pentingnya menghormati aturan tersebut. Masyarakat Papua terbuka terhadap pembangunan, namun syaratnya proses dilakukan secara transparan.

“Orang Papua mau duduk bersama, selagi itu tidak merugikan mereka dan kebaikan bersama,” ujarnya. Menurutnya, musyawarah menjadi kunci penerimaan kebijakan. Ia mengibaratkan lahan adat seperti rumah pribadi, masuk tanpa izin akan menimbulkan penolakan.

Karena itu, tahapan pelibatan harus dijalankan penuh. Semua pihak wajib hadir dalam proses pengambilan keputusan.