KBRN,Boven Digoel: Wacana pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur, yang ke depan dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai berpotensi semakin menjauhkan rakyat dari proses demokrasi. Jika hal tersebut benar-benar diterapkan, tidak menutup kemungkinan suara dan hak rakyat justru semakin terabaikan.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, beberapa waktu lalu saat berada di Kabupaten Boven Digoel. Menurutnya, fenomena ini saat ini tengah menjadi pembahasan dan perhatian banyak pihak, karena menyangkut masa depan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Paskalis Imadawa menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Apabila mekanisme tersebut dialihkan sepenuhnya melalui DPRD, maka hubungan emosional dan tanggung jawab moral pemimpin terhadap masyarakat dikhawatirkan akan semakin melemah.

“Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa berdoa agar hak rakyat jangan sampai diambil dengan alasan apa pun. Demokrasi harus tetap memberi ruang bagi rakyat untuk dihargai dan dilibatkan,” ujar Imadawa, Minggu [4/1/2026 ).

Ia berharap ke depan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah tetap mengedepankan kepentingan rakyat, serta menjaga nilai-nilai demokrasi agar masyarakat tetap menjadi subjek utama dalam menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan daerah.

“Saya ajak masyarakat agar senantiasa berdoa agar hal ini jangan sampai terjadi agar hak rakyat terus di hargai,”ucap Imadawa.