RRI.CO.ID,Boven Digoel – Langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menolak rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di bawah salah satu kementerian mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Salah satu dukungan datang dari Ketua Paguyuban Tanimbar Kabupaten Boven Digoel, Rudolf Fatlolon. Ia menyatakan sangat setuju dengan sikap Kapolri yang menegaskan bahwa Polri seharusnya tetap berdiri sebagai institusi independen dan tidak berada di bawah kementerian mana pun.

Menurut Rudolf, hingga saat ini tidak ada persoalan mendasar yang mengharuskan Polri ditempatkan di bawah kementerian. Jika pun terdapat kekurangan, hal tersebut dinilai dapat dibenahi secara internal oleh institusi Polri sendiri.

“Kalaupun ada pembenahan, itu kan bisa dilakukan secara internal di tubuh Polri. Tidak perlu sampai menempatkan Polri di bawah kementerian,” ujar Rudolf Jumat 30 Januari 2026.

Ia menilai, apabila Polri berada di bawah kementerian justru berpotensi menghambat koordinasi, terutama dalam situasi darurat atau kondisi tertentu yang membutuhkan respons cepat.

Rudolf menjelaskan, Presiden Republik Indonesia merupakan pemimpin tertinggi TNI dan Polri. Dengan posisi tersebut, apabila Presiden mengeluarkan perintah langsung dalam situasi tertentu, maka TNI dan Polri dapat segera merespons tanpa hambatan birokrasi.

“Kalau Polri berada di bawah kementerian, maka akan ada proses koordinasi dan birokrasi yang memakan waktu. Ini justru bisa menghambat pengambilan keputusan dan penanganan di lapangan,” kata Rudolf

Untuk itu, ia berharap wacana penempatan Polri di bawah kementerian dapat dikaji secara matang, dengan mempertimbangkan efektivitas koordinasi, kecepatan respons, serta stabilitas keamanan nasional.

“Langkah Kapolri sudah tepat dan patut didukung demi menjaga profesionalisme dan kinerja Polri ke depan,” ujarnya.