Dinsos Bone Hemat Anggaran BPJS lewat Pembenahan Data

RRI.CO.ID, Bone - Dinas Sosial Kabupaten Bone, memproyeksikan efisiensi anggaran pemerintah daerah sebesar Rp10 hingga Rp14 miliar pertahun. Pengetatan dan efisiensi pengeluaran tersebut bersumber dari pembenahan serta validasi data penerima BPJS Kesehatan.

Langkah strategis ini diambil guna memastikan penyaluran bantuan iuran jaminan kesehatan berjalan tepat sasaran sekaligus mengurangi pemborosan anggaran daerah. Proses verifikasi dan validasi (verpal) data peserta yang dilakukan secara masif berhasil mengidentifikasi ribuan data warga yang tidak lagi memenuhi kriteria penerima manfaat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, H. Jemmy, mengungkapkan bahwa pemeriksaan mendalam di lapangan mendapati banyak data penerima manfaat yang sudah tidak valid karena warga telah berpindah tempat tinggal maupun meninggal dunia.

"Insyaallah hemat 10 sampai 14 miliar pengeluaran pemerintah daerah untuk membayar BPJS. Karena berbasis data yang saya lakukan selama ini, saya mampu verpal data dan menemukan banyak yang pindah serta meninggal," ujar Jemmy. Senin, 14 September 2026.

Hingga saat ini, proses pembersihan data secara manual telah menemukan sekitar 10.000 data warga yang tergolong meninggal dunia dan pindah domisili. Jumlah ini diperkirakan masih bisa berkembang seiring berjalannya proses pemutakhiran.

Pembenahan data ini berdampak signifikan terhadap alokasi anggaran daerah yang mencapai Rp104 miliar per tahun. Melalui pemangkasan data tidak valid, pengeluaran pemerintah daerah untuk BPJS diperkirakan dapat ditekan hingga maksimal Rp90 miliar.

"Anggarannya kan Rp104 miliar per tahun ini. Jadi saya hanya bisa mengeluarkan uang pemerintah daerah paling tinggi Rp90 miliar. Berkat verpal, bantuan jadi lebih tepat sasaran," tambah Jemmy.

Untuk mempercepat dan mengoptimalkan pemutakhiran data, Dinas Sosial Kabupaten Bone membentuk tim enumerator atau petugas pendata di setiap wilayah desa dan kelurahan. Sebanyak 327 petugas disebar ke 327 desa dan kelurahan di Kabupaten Bone, di mana setiap satu desa ditangani oleh satu orang petugas yang bertanggung jawab penuh atas validasi data warga setempat.

Kehadiran petugas pencacah di tingkat bawah ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus verifikasi data tanpa perlu mendatangi kantor dinas di ibu kota kabupaten. "Selain warga tidak susah-susah lagi naik ke kabupaten untuk mengurus verpalnya, memang sudah ada petugas yang siap melayani di desa," tutupnya.