RRI.CO.ID, Bone - Pemerintah Kabupaten Bone menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Pemerintahan Digital Indonesia (PEMDI) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Sekretariat Daerah (Setda) Bone, Selasa, 28 Juli 2026.

Kegiatan strategis ini secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi Dinas Kominfo Kabupaten Bone, Geldy Adhytra Gunawan, SH., M.Si, yang hadir mewakili Kepala Dinas Kominfo Bone. Sementara itu, jalannya rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Bone, Andi Tenriawaru, S.Pt., M.Si.

Rakor ini dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis di lingkungan Pemkab Bone. Di antaranya meliputi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Turut hadir pula perwakilan dari RSUD Tenriawaru, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bagian Keuangan, hingga Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Setda Bone. Dalam sambutannya saat membuka acara, Kabid TI Dinas Kominfo Bone menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas perangkat daerah.

"Langkah ini krusial untuk mempercepat transformasi digital agar pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih cepat, efisien, transparan, dan terintegrasi," ujarnya.

Selanjutnya, Kabag Organisasi Setda Bone, Hj. Andi Tenriawaru, memimpin langsung sesi pembahasan dan evaluasi mendalam. Evaluasi ini mencakup berbagai dimensi penting, mulai dari pelaksanaan kebijakan, manajemen, kualitas layanan, infrastruktur, keamanan informasi, hingga pengembangan inovasi digital di lingkup Pemkab Bone.

" Pelaksanaan rakor ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan pemerintahan digital secara objektif sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan guna merumuskan langkah perbaikan yang strategis," ujarnya.

Dalam evaluasi bersama tersebut, terdapat 7 aspek penilaian utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu:

Tata Kelola dan Manajemen: Mencakup tata kelola PEMDI dan manajemen layanan digital pemerintah.

Penyelenggara: Menilai kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta kolaborasi antar-instansi.

Data: Mengukur efektivitas tata kelola data, informasi geospasial, dan pembangunan statistik.

Keamanan Pemdi: Berfokus pada pelindungan data dan tingkat ketahanan siber (cyber resilience).

Teknologi Pemdi: Menilai kesiapan infrastruktur, platform, serta teknologi pendukung.

Keterpaduan Layanan Digital: Menilai interoperabilitas atau keterhubungan antar-aplikasi dan layanan publik.

Kepuasan Pengguna: Berfokus pada pengalaman nyata, kemudahan akses, serta nilai manfaat bagi masyarakat.

Melalui pelaksanaan rakor ini, Pemkab Bone optimis dapat mewujudkan peningkatan kualitas penerapan pemerintahan digital yang terintegrasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemkab Bone bersama seluruh instansi terkait akan segera menyusun rencana aksi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, melaksanakan pemantauan secara berkala, serta terus mendorong inovasi transformasi digital yang berkelanjutan di Bumi Arung Palakka.