Kota Tangguh di tengah Perubahan Iklim, APEKSI Dorong Kolaborasi

RRI.CO.ID, Bogor – Forum Mayor’s Talk Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah III di IPB International Convention Center (IICC), Kota Bogor, Selasa, 29 September 2026, mempertemukan para kepala daerah untuk membahas tantangan ketahanan perkotaan. Mengusung tema Climate and Resilient Cities, pertemuan ini membahas langkah menghadapi perubahan iklim, persoalan sampah, serta kebutuhan memperkuat kerja sama antardaerah dan pemerintah pusat

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyoroti pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan dalam menangani persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Ia juga mengapresiasi pembahasan berbagai isu perkotaan, mulai dari pengelolaan sampah hingga ketahanan pangan dan sanitasi.

Dalam pembahasan pengelolaan sampah, rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya menjadi salah satu contoh upaya mengurangi beban sampah perkotaan. Penanganan tersebut perlu disertai pemilahan sampah dari sumbernya agar proses pengolahan berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memandang forum APEKSI sebagai kesempatan untuk menyatukan langkah pemerintah kota dalam menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara terpisah. “Di tengah situasi yang serba terbatas secara anggaran, ditambah dunia sedang dilanda fenomena cuaca ekstrem El Nino dan La Nina, kita harus mencari solusi untuk mengembalikan status kota sebagai Kota Tangguh melalui kolaborasi dan sinergi,” ujar Dedie.

Selain membahas kebijakan lingkungan, forum tersebut menjadi sarana pertukaran pengalaman mengenai inovasi dan praktik pembangunan yang telah diterapkan di masing-masing kota. Kota Bogor turut memperkenalkan rencana PSEL Bogor Raya serta inovasi Waste Station sebagai referensi bagi daerah lain dalam mengembangkan pengelolaan sampah.

Pertemuan antar kepala daerah juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi kendala pembangunan, termasuk keterbatasan anggaran dan kebutuhan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat dirumuskan menjadi usulan konkret untuk memperkuat kesiapan kota dalam menghadapi risiko iklim dan persoalan lingkungan.