Prihatin dengan Kasus Korupsi, Jurnalis Bogor Kenakan Kaos “Bukan Wartawan Pendopo”

RRI.CO.ID, Bogor - Puluhan Jurnalis media cetak dan online dari berbagai penjuru Kabupaten Bogor Kompak mengenakan kaus bertuliskan “Bukan Wartawan Pendopo”. Aksi tersebut menjadi bentuk kritik sosial sekaligus gerakan mendukung pemberantasan korupsi di kabupaten Bogor.

Mereka adalah wartawan dari wilayah timur, selatan, barat, utara, dan tengah Kabupaten Bogor ini prihatin dengan maraknya kasus korupsi yang selalu terjadi setiap kali berganti Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

"Kami merasa sangat miris dan prihatin, setiap kali berganti Kepala Daerah, kasus korupsi selalu terjadi di Kabupaten Bogor. Kami sebagai bagian dari warga Kabupaten Bogor merasa peduli dan tergerak agar semua bentuk perilaku koruptif khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor hilang. Karena korupsi sangat berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat maupun insan pers," ungkap Abeng, Senin 21 September 2026.

Selain itu Abah Dady, Ketua Bogor Timur Jurnalis (BTJ), menegaskan, aksi yang dilakukan puluhan jurnalis ini tidak ada kaitan politis.

"Ini murni gerakan peduli wartawan di Bogor. Tidak ada sponsor dan tidak untuk menyerang personal siapapun. Kepala Daerah beserta jajarannya harus bersih dari korupsi," tambah Daddy.

Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Bogor Selatan, Acep Mulyana, menandaskan, insan pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran yang sangat strategis terhadap maju mundurnya bangsa dan negara.

"Oleh karenanya melalui aksi 'bukan wartawan pendopo' ini kami ingin menyampaikan pesan agar para wartawan kembali ke marwah dan tetap bekerja sesuai kode etik dan Undang-Undang Pers sehingga tetap menjaga independensi, good news is good news, bad news is bad news," ujar Acep.

Korupsi memiliki dampak masif yang merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat, mulai dari memperlebar jurang kemiskinan hingga meruntuhkan kualitas pelayanan publik.

Ketika dana negara yang seharusnya disalurkan untuk kesejahteraan rakyat dialihkan ke kantong pribadi, masyarakat umumlah yang menanggung konsekuensi terberatnya.