DPRD Kabupaten Bogor Desak Kemensos Diskresikan Daerah dalam Perubahan Desil

RRI.CO.ID, Bogor - Perubahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat di urus melalui tahapan berjenjang dari Desa hingga kabupaten Bogor melalui Dinas Sosial setempat. Hanya saja waktu yang diperlukan cukup lama hingga tiga bulan setelah permohonan berkas diterima.

Perubahan pada DTSEN yang merupakan gabungan dari data DTKS, Regsosek, dan P3KE bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu, seperti kondisi kelahiran, kematian, atau perpindahan domisili. Penerapan data DTSEN kategorinya dibagi dalam bentuk desil, dalam istilah statistika desil merujuk pada pembagian data perpuluhan dalam tingkatan kesejahteraan masyarakat.

Terjadinya perubahan Desil inilah banyak dikeluhkan masyarakat yang terbatasi kepentingannya salah satunya mendaftar ke Perguruan Tinggi Negeri atau penerima beasiswa kuliah dan sejenisnya. Menyikapi hal itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terus melakukan monitoring dan koordinasi untuk memastikan kategori desil masyarakat, hingga di tingkat wilayah.

Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Hari Prihartono mengungkapkan masyarakat dapat mengajukan perubahan desil jika terkoreksi dalam aplikasi DTSEN.

"Biasanya yang dulunya menerima bansos sekarang tidak menerima bansos karena ada kenaikan desil seperti contohnya yang sebelumnya tidak punya motor kemudian punya motor akhirnya tidak emnerima bansos, rumah yang tadinya mengontrak akhirnya memiliki rumah , dan warga si pemohon ini dapat mengajukan dan melakukan sanggahan jika merasa masih layak mendapatkan bantuan tersebut, namun untuk proses tahapan perubahannya berjenjang sampai ke tingkat pusat," jelas Hari Prihartono, Selasa 1 September 2026.

Desil pada DTSEN menjadi data tunggal yang juga dipergunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan mengambil kebijakan tertentu mendanai kegiatan sosial. Seperti Pembayaran Bantuan Iuran BPJS , Penebusan ijazah pelajar miskin di sekolah swasta hingga bantuan penyandang disabilitas dan bencana alam. Penetapan desil dan perubahannya yang terpusat juga berdampak kepada kondisi ekonomi masyarakat yang sangat labil saat ini.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto, menegaskan seharusnya pemerintah pusat terutama Kementrian Sosial memberikan diskresi kepada daerah dalam percepatan pengajuan desil untuk sesuatu yang sifatnya mendesak.

" Dengan sensus ekonomi diyakini banyak perubahan perubahan, status ekonomi dan sosial saat ini kan dinamis , sepertinya harus ada kebijakan dari aplikasi dengan DTSEN dan dalam konteks lokal mestinya pusat memahami jika pemerintah daerah melalui Desa Rt dan Rw yang dulu adalah masyarakat pra sejahtera atau miskin atau metode desil 1 dan 2 dengan surat keterangan afirmasi desil 1 2 dan 3 dari pemerintah dapat verifikasi dan bisa di jadikan syarat untuk kebutuhan yang diperlukan," jelas Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto.

Begitupun dengan Wakil Ketua Komisi I DPRD kabupaten Bogor, Yaudin Soghir, turut menambahkan jika pelayanan terhadap perubahan Desil dari Kementrian Sosial dinilai lamban.

"Lambannya proses Desil ini mempengaruhi nasib anak anak bangsa yang kurang mampu untuk dapat mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi,banyak hasil sensus yang tidak akurat yang mempengaruhi perubahan Desil, fakta dilapangan Warga miskin masuk dalam desil 8 dan itu tidak sesuai, Kinerja Kementrian Sosial perlu dievaluasi oleh DPR RI," tegas Yaudin Sogir.

Belum lama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan sensus ekonomi yang berakhir pada 31 Agustus 2026. Hasil dari pendataan sensus yang dilakukan secara mandiri oleh otoritas pengelola dan pencacah data dilapangan inipun akan memiliki pengaruh terhadap perubahan dalam kategori desil yang kini dipergunakan, yang diharapkan bantuan diberikan lebih akurat dan tepat sasaran berdasarkan penerima yang disyaratkan.