Pemkab Bogor Perkuat Penanganan Kemiskinan Berbasis Data Keluarga

RRI.CO.ID, Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan data secara terintegrasi hingga tingkat keluarga. Langkah tersebut dilakukan atas arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk memastikan setiap program pemerintah tepat sasaran dan mampu menangani berbagai persoalan yang saling berkaitan.

Penguatan upaya pengentasan kemiskinan menjadi agenda dalam Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan yang digelar di Pendopo Bupati Bogor, Selasa, 11 Agustus 2026. Pemerintah daerah mendorong pendekatan berbasis spasial agar kondisi masyarakat dapat dipetakan secara lebih jelas berdasarkan wilayah hingga keluarga penerima manfaat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, kemiskinan tidak dapat ditangani secara terpisah karena satu keluarga dapat menghadapi berbagai persoalan sekaligus, seperti rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, masalah kesehatan, stunting, hingga pengangguran.

“Menurut saya, kita perlu menggunakan pendekatan secara spasial, sehingga penanganan dapat difokuskan pada lokus atau wilayah yang jelas,” ujar Ajat.

Ia menjelaskan, data kemiskinan perlu diintegrasikan dengan kondisi lain yang dihadapi keluarga. Pemetaan tersebut mencakup kondisi tempat tinggal, sanitasi, kesehatan, keberadaan anggota keluarga yang mengalami TBC atau stunting, hingga persoalan pengangguran.

Menurut Ajat, pemetaan secara terpadu diperlukan agar intervensi pemerintah dapat dilakukan berdasarkan prinsip by name by address. Dengan demikian, program yang diberikan tidak hanya menyasar persoalan kemiskinan, tetapi juga berbagai masalah yang menjadi penyebab atau dampaknya.

“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki korelasi yang jelas terhadap penyelesaian permasalahan kemiskinan,” katanya.

Ajat mencontohkan, apabila sebuah keluarga mengalami kemiskinan sekaligus memiliki anggota keluarga yang menganggur, tinggal di rumah tidak layak huni, memiliki sanitasi buruk, atau menghadapi persoalan TBC dan stunting, maka intervensi pemerintah perlu dirancang secara terpadu.

“Harapannya, ketika satu keluarga kita intervensi, bukan hanya kemiskinannya yang selesai, tetapi persoalan TBC, stunting, pengangguran, kondisi rumah, sanitasi, dan persoalan lainnya juga dapat ditangani secara bertahap dan terukur,” ungkapnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkab Bogor melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan, mulai dari sektor statistik, kependudukan, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, hingga penataan kawasan. Hasil pemetaan diharapkan dapat diterjemahkan menjadi program konkret dengan kejelasan lokasi, penerima manfaat, bentuk intervensi, dan kebutuhan anggaran.

“Harapannya, hasil akhirnya bukan hanya berupa data, tetapi menjadi sebuah produk yang konkret. Program atau kegiatan apa yang diperlukan, lokasinya di mana, siapa penerima manfaatnya, kemudian berapa kebutuhan anggarannya,” tambah Ajat.

Melalui pendekatan berbasis data dan spasial tersebut, Pemkab Bogor berharap penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terarah dan lintas sektor. Data yang terintegrasi juga menjadi dasar dalam menentukan prioritas program serta menyusun kebutuhan anggaran sesuai kondisi nyata masyarakat.