RRI.CO.ID, Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan meningkatkan integrasi sistem elektronik antarperangkat daerah. Langkah tersebut dilakukan atas arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi sejalan dengan transformasi digital nasional.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui Sosialisasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, pada Selasa, 4 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik.

Melalui penguatan integrasi aplikasi dan data, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan publik secara lebih mudah tanpa harus menggunakan berbagai sistem yang berbeda di setiap perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor juga secara bertahap mengarahkan seluruh layanan menuju sistem yang terintegrasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia.

Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, mengatakan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat harus direspons dengan transformasi pelayanan pemerintahan berbasis digital agar mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian kepada masyarakat.

"Seluruh sistem elektronik yang dikelola perangkat daerah pada dasarnya bertujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, dibutuhkan komitmen bersama agar pelayanan publik dapat berjalan secara maksimal, efektif, dan efisien," ujar Bambang.

Ia menambahkan, pelayanan yang masih dilakukan secara manual perlu terus didorong menuju sistem digital agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. "Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Kita harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi agar pelayanan publik semakin baik dan sesuai dengan harapan masyarakat," katanya.

Bambang juga menegaskan pentingnya membangun kesamaan persepsi dalam pengelolaan data pemerintah. Menurutnya, seluruh data yang dimiliki perangkat daerah merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bogor sehingga harus dikelola secara terpadu untuk mendukung penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Data yang dikelola perangkat daerah bukan milik masing-masing perangkat daerah, tetapi merupakan data Pemerintah Kabupaten Bogor. Karena itu, seluruh data harus dapat diintegrasikan untuk mendukung pengambilan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Diskominfo Kabupaten Bogor berharap integrasi data dan aplikasi antarperangkat daerah semakin kuat sehingga mampu membangun ekosistem penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan. Upaya ini juga diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan berbasis data serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan akuntabel.