RRI.CO.ID, Bogor - Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan persiapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong pelayanan publik yang lebih efektif, terintegrasi, dan berbasis teknologi.

Transformasi digital menjadi salah satu fokus utama dalam tata kelola pemerintahan modern. Melalui penerapan SPBE, berbagai proses administrasi dan pelayanan diharapkan dapat berjalan lebih cepat, transparan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Moh. Averrouce, mengatakan bahwa digitalisasi pemerintahan harus berorientasi pada kebutuhan publik dan peningkatan kualitas layanan. Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi yang dibangun, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan.

“Transformasi digital harus mampu menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Yang terpenting bukan banyaknya aplikasi, tetapi bagaimana sistem yang dibangun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung kinerja pemerintahan,” ujar Moh. Averrouce.

Ia menambahkan bahwa pemanfaatan data menjadi fondasi penting dalam pengembangan pemerintahan digital. Integrasi data antarlembaga dinilai mampu memperkuat proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi program pembangunan.

“Data harus menjadi dasar dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat bekerja lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.

Saat ini nilai SPBE Kota Bogor berada pada angka 4,08 atau masuk kategori baik. Capaian tersebut menjadi modal untuk terus melakukan penyempurnaan berbagai indikator sehingga transformasi digital di Kota Bogor dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.