RRI.CO.ID, Bogor - Ditengah derasnya informasi digital ditengah masyarakat menimbulkan banyak persepsi berbaeda yang mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Talkshow 3 Pilar dengan topik komunikasi publik bagi aparatur pemerintah di tengah arus misinformasi, di auditorium setda, Rabu 6 Mei 2026.

Pada kesempatan itupun Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan pentingnya peran aparatur pemerintah membangun komunikasi publik yang kuat di era digital.

“Kita merasa sudah bekerja dengan baik, tetapi ketika dilihat di media sosial, seakan-akan kita belum berbuat apa-apa. Ini menjadi tantangan bagi kita semua,” ujar Rudy Susmanto.

Setiap aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai penyampai informasi kepada publik. Karena itu, diperlukan kesamaan langkah dan narasi agar informasi yang diterima masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Derasnya informasi di media sosial dengan cepat membentuk opini publik dengan beragam narasi yang dibangun baik positif maupun negatif. Disisi lain klarifikasi seringkali tidak mudah diterima.

Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) RI Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Deddy Corbuzier memberikan edukasi terkait maraknya berita hoax. Deddy Corbuzier juga memberikan informasi memerangi berita hoax terutama yang menyinggung program Pemerintah.

Sementara itu Danrem 061/SK, Brigjen TNI Thomas Rajunio menambahkan apabila TNI Polri hingga Pemerintah telah bekerja dengan baik. Namun, kalah dengan maraknya berita hoax dan misinformasi yang tejadi saat ini.

“Apa yang kita kerjakan itu kalah. Kami ini TNI Polri intinya itu bekerja, tadinya tidak mau ingin mengkonten atau apa, tetapi lama lama ko sepertinya bukan ingin dianggap, tetapi saya merasa Presiden berjuang sendiri,” tambah Brigjend Thomas Rajunio.

Melalui kegiatan itu juga mengingatkan pentingnya kesadaran ditengah masyarakat mengenai program pemerintah pada dasarnya adalah program bersama yang dijalankan oleh seluruh elemen negara.Dengan narasi yang tidak seimbang dan berpotensi menimbulkan misinformasi.