Serapan Anggaran Kecamatan Capai 95 Persen, DPRD Soroti Fasilitas Kelurahan

RRI.CO.ID, Bogor – Realisasi anggaran kecamatan di Kota Bogor tahun 2025 mencapai rata-rata 95 persen. Meski capaian ini tergolong tinggi, DPRD Kota Bogor menyoroti masih lemahnya fasilitas kelurahan serta sejumlah persoalan infrastruktur yang belum tertangani optimal.

Pada Rabu, 22 April 2026, rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 digelar di ruang Komisi I DPRD Kota Bogor. Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa rata-rata penyerapan anggaran kecamatan mencapai 95 persen.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso menyebut capaian tersebut menunjukkan kinerja administratif yang baik. Namun, ia menegaskan bahwa tingginya serapan anggaran belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Secara angka, realisasi anggaran sudah cukup baik. Namun, masih banyak kendala teknis yang dirasakan langsung oleh para camat. Hal ini perlu menjadi perhatian agar program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Sugeng.

Dalam rapat tersebut, para camat juga mengeluhkan berbagai persoalan di wilayah masing-masing. Sugeng mengatakan keterbatasan anggaran disebut menjadi salah satu hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasar warga.

“Setiap wilayah memiliki tantangan berbeda, mulai dari kemacetan hingga bencana. Ini membutuhkan penanganan yang lebih cepat dan terarah. Koordinasi lintas sektor juga harus diperkuat,” jelasnya.

Beberapa wilayah menjadi sorotan, seperti Tanah Sareal yang membutuhkan pembangunan flyover di Kebon Pedes untuk mengurai kemacetan. Selain itu, wilayah Bogor Utara dan Timur masih menghadapi persoalan banjir yang rutin terjadi.

Di wilayah Bogor Selatan, akses jalan Batutulis yang terdampak longsor belum sepenuhnya tertangani. Sementara itu, Bogor Barat dinilai relatif stabil dengan progres pembangunan kelurahan di Situ Gede yang berjalan baik.

“Untuk longsor di Batutulis, saat ini proyek alih trase jalan sudah masuk tahap lelang di tingkat provinsi. Kami mendorong agar prosesnya segera direalisasikan. Kondisi jalan alternatif yang sempit sangat membebani mobilitas warga.” tegas Sugeng.

Selain infrastruktur, Komisi I juga menyoroti minimnya fasilitas di kantor kelurahan. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin berbasis digital.

“Banyak kantor kelurahan hanya memiliki dua hingga tiga unit komputer, bahkan ada yang tidak layak pakai. Ini tentu menghambat pelayanan kepada masyarakat. Perlu perhatian khusus agar fasilitas dasar dapat segera dipenuhi,” ucapnya.

DPRD berharap pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti berbagai catatan tersebut. Perbaikan fasilitas dan infrastruktur dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Bogor.