RRI.CO.ID, Bogor – DPRD Kota Bogor memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi tersebut menitikberatkan pada efisiensi penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola keuangan daerah.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, mengatakan salah satu perhatian utama DPRD adalah skema pembiayaan operasional Biskita Trans Pakuan yang selama ini masih membebani APBD. Menurutnya, mekanisme subsidi perlu diubah agar lebih efektif dengan mengacu pada jumlah penumpang, bukan hanya berdasarkan jarak tempuh bus.

"Kami menyepakati pelayanan ini harus mengefektifkan jumlah penumpang dan memaksimalkan pelayanan, karena anggarannya dibebankan pada APBD. Ke depan, perhitungan tidak lagi berdasarkan kilometer pergerakan bus, tetapi harus lebih efektif berdasarkan jumlah penumpang," ujar Rusli, Jumat 17 Juli 2026.

Ia menilai perubahan pola pembiayaan tersebut akan membuat penggunaan anggaran lebih efisien sekaligus membuka ruang fiskal untuk mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Kota Bogor. Di sisi lain, DPRD juga mengapresiasi serapan anggaran perangkat daerah yang rata-rata telah mencapai sekitar 90 persen, meski efisiensi belanja tetap perlu ditingkatkan.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD turut menyoroti tata kelola keuangan sektor kesehatan. Rusli meminta laporan keuangan Dinas Kesehatan, RSUD Kota Bogor, dan puskesmas dipisahkan seiring perubahan struktur organisasi perangkat daerah agar pengelolaannya lebih akuntabel.

"Tujuannya adalah untuk menyehatkan RSUD. Sebab, RSUD merupakan rumah sakit kebanggaan Kota Bogor yang harus tetap memiliki performa keuangan yang sehat agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegasnya.

Selain itu, DPRD meminta Pemerintah Kota Bogor segera menyelesaikan persoalan piutang daerah yang hingga kini masih tercatat dalam neraca keuangan.

“Masalah piutang ini harus menjadi perhatian serius karena sudah bertahun-tahun tercatat di neraca. Harus ada kejelasan apakah akan dihapuskan atau tetap diurus. Penyelesaiannya sangat berpengaruh terhadap kekuatan fiskal Pemerintah Kota Bogor," kata Rusli.

DPRD juga mencatat APBD Kota Bogor Tahun 2025 masih membukukan surplus administratif sekitar Rp4,6 miliar. Namun, masih adanya SILPA sebesar Rp73 miliar serta belum tercapainya target pendapatan daerah menjadi catatan penting yang harus dibenahi melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, dan tindak lanjut atas seluruh temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).