RRI.CO.ID, Bogor - Program Pokok Pikiran (Pokir) adalah usulan aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota DPRD melalui kegiatan reses untuk dimasukkan ke dalam rencana pembangunan daerah. Pokir merupakan instrumen legal bagi wakil rakyat untuk memperjuangkan kebutuhan konstituennya agar diakomodasi oleh pemerintah daerah.
Namun banyak asumsi yang menilai jika ada indikasi atau program Pokir itu dijual ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Terlebih nilai Pokir yang dialokasi untuk setiap anggota DPRD kabupaten Bogor berkisar Rp5 hingga Rp10 Miliar.
Politisi PDIP Kabupaten Bogor, Raden Bayu Syahjohan meminta program pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor ditelisik aparat penegak hukum (APH) kepolisian maupun kejaksaan. Menurutnya, anggaran program Pokir itu rawan diselewengkan dan masyarakat pun tidak mendapatkan manfaat dari program-program Pokir 55 pimpinan dan anggot DPRD Kabupaten Bogor.
"Saya minta Polres Bogor maupun Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, menelisik penyaluran atau pelaksanaan program Pokir para wakil rakyat, karena banyak keluhan ketua partai politik di kecamatan yang mengeluh tidak mengetahui program Pokir para wakil rakyatnya," kata Raden Bayu Syahjohan, Minggu 23 Agustus 2026.
Bayu mengungkapkan, ada indikasi atau informasi mengenai program Pokir itu dijual ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
"Ada informasi program Pokir dijual, lalu para wakil rakyat menerima mentah atau uangnya, lalu juga terjadi mark up, hingga potongam anggaran," ungkapnya.
Ia pun meminta pimpinan dan DPRD Kabupaten Bogor untuk terbuka atau transparan terhadap program Pokir, demi menghindari kecurigaan di masyarakat. Terkhusus kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, yang merupakan politisi Partai Gerinda, Bayu Syahjohan mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto, memiliki komitmen untuk memberantas praktek korupsi serta menghentikan kejahatannya dan mengembalikan uang kepada rakyat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....