RRI.CO.ID, Bogor – Komisi II DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor pada Jumat, 6 Maret 2026. Sidak ini dilakukan untuk memantau pelayanan publik, khususnya layanan pengujian kendaraan bermotor atau Uji KIR yang kini telah digratiskan. Selain itu, DPRD juga meninjau potensi pendapatan dari sektor parkir.

Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rifky Alaydrus, bersama anggota komisi Heri Cahyono dan Hasbi Alatas. Kedatangan rombongan diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Jatmiko Baliarto, beserta jajaran di kantor Dishub.

Rifky menjelaskan bahwa sidak ini bertujuan memastikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor tetap berjalan baik meskipun ada perubahan regulasi terkait retribusi daerah. Selain itu, Komisi II juga ingin melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana pelayanan di lingkungan Dishub.

“Komisi II melakukan sidak untuk memastikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor berjalan dengan baik. Kami juga ingin melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan masyarakat,” ujar Rifky.

Ia menambahkan bahwa sejak diberlakukannya aturan terbaru, pendapatan asli daerah dari sektor uji KIR tidak lagi dipungut. Karena itu, pemerintah daerah perlu mencari sumber pendapatan lain yang masih bisa dimaksimalkan.

“Sekarang pelayanan KIR sudah gratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, pendapatan dari sektor tersebut sudah tidak ada lagi sehingga perlu dicari potensi pendapatan lain yang bisa dikelola,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Jatmiko Baliarto, membenarkan bahwa sejak diberlakukannya kebijakan tersebut pendapatan dari sektor pengujian kendaraan menjadi nol rupiah. Kebijakan ini merupakan dampak dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Sejak aturan itu diberlakukan, pelayanan uji KIR menjadi gratis bagi masyarakat. Namun pelayanan tetap berjalan normal dengan rata-rata sekitar 40 kendaraan per hari yang menjalani uji berkala,” jelas Jatmiko.

Ia menambahkan bahwa kendaraan yang melakukan uji berkala terdiri dari berbagai jenis seperti truk, angkot hingga bus. Seluruh proses pengujian tersebut ditangani oleh 12 tenaga fungsional penguji yang bertugas di Dishub Kota Bogor.

Di sisi lain, anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Heri Cahyono menyoroti kondisi fasilitas di lingkungan Dishub yang dinilai sudah perlu diperbaiki. Menurutnya, beberapa sarana seperti gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dan kendaraan operasional sudah tidak dalam kondisi ideal.

“Kami melihat beberapa fasilitas sudah memerlukan renovasi, terutama gedung Pengujian Kendaraan Bermotor. Selain itu kendaraan operasional seperti derek dan mobil crane untuk perawatan PJU sudah cukup tua bahkan ada yang rusak,” kata Heri.

Menurutnya, perbaikan fasilitas tersebut perlu segera dilakukan agar pelayanan di lapangan tidak terganggu. Ia juga berharap Pemerintah Kota Bogor dapat memberikan perhatian lebih terhadap sarana penunjang operasional Dishub.

Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Hasbi Alatas, menyoroti kondisi penataan parkir armada di lingkungan kantor Dishub yang dinilai masih kurang tertib. Ia meminta agar dilakukan penataan ulang sehingga operasional kendaraan lebih rapi dan efisien.

“Penataan area parkir armada di lingkungan kantor Dishub perlu diperbaiki agar tidak terlihat semrawut. Dengan penataan yang lebih baik, operasional kendaraan juga akan lebih tertib,” ujar Hasbi.

Dalam sidak tersebut juga terungkap bahwa saat ini Dishub Kota Bogor mengandalkan sektor parkir sebagai salah satu sumber pendapatan. Target retribusi parkir yang ditetapkan mencapai sekitar Rp3,5 miliar per tahun.

Pengelolaan retribusi parkir tersebut saat ini sedang dalam proses lelang kepada penyedia jasa pihak ketiga. DPRD berharap potensi tersebut dapat dimaksimalkan untuk mendukung pendapatan daerah sekaligus meningkatkan pelayanan transportasi di Kota Bogor.