KBRN, Bogor : Pemerintah merencanakan formula dalam menjaga jumlah populasi penduduk menuju generasi emas 2045. Program Keluarga Berencana (KB) dengan slogan 2 anak cukup di nilai sukses dalam menjaga jumlah populasi ideal. Bahkan di masa mendatang konsep tersebut akan lebih di perlebar tidak lagi dalam keranga keluarga melainkan Masyarakat Berencana (MB).

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) menyusun rencana Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan, di Bogor, Selasa malam (22/07/2025). Pengendalian jumlah penduduk menjadi perencanaan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Fenomena ageing population atau ledakan penduduk tidak hanya berdampak pada tingginya angka pengangguran juga besarnya kompetisi dalam isu pangan , kesejahteraan sosial serta pemerataan pada era bonus demografi nanti.

Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN Prof. Budi Setyono, S.Sos., M.Pol. Admin, Ph.D mengatakan perlu adanya persiapan agar generasi pada usia produktif nanti dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan.

"Saat ini, 70% masyarakat Indonesia berada di usia produktif. Artinya, dua orang produktif menanggung satu orang non-produktif. Namun, jika tidak diimbangi dengan kualitas tenaga kerja dan ketahanan sosial, bonus demografi ini justru bisa berubah menjadi bencana demografi," ujar Budy Setyono , saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan, di Bogor, Selasa malam (22/07/2025).

Program KB telah mampu meningkatkan kesadaran sosial kolektif. Capaian itu menjadi landasan kuat untuk transisi menuju pendekatan pembangunan yang lebih menyeluruh.

"Saatnya membangun masyarakat berencana, di mana perencanaan pembangunan manusia harus disesuaikan dengan proyeksi pertumbuhan penduduk dan dinamika usia di tiap wilayah yang berbeda," tambah Budi.

Keluarga sebagai simpul pembangunan harus menjadi pusat kebijakan, fragmentasi lintas sektor di tengah belum terintegrasinya data keluarga yang menghambat daya ungkit pembangunan manusia.