RRI.CO.ID, Bogor – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menggelar forum nasional bertajuk Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Kapitalisasi Bonus Demografi, dan Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting bagi Pemerintah Daerah Tahun 2026. Forum tersebut dibuka oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin, 13 Juli 2026.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, serta Country Representative UNFPA Indonesia, Hasan Mohtashami. Forum digelar sebagai langkah memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan kependudukan, pemanfaatan bonus demografi, serta percepatan penurunan stunting menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam arahannya, Menteri Wihaji menegaskan pengelolaan dinamika kependudukan jangka panjang dan pemanfaatan bonus demografi menjadi modal penting untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dengan target pertumbuhan ekonomi delapan persen. Menurutnya, sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi di daerah menjadi kunci untuk mencapai target tersebut.

"Bonus demografi adalah peluang emas yang tidak datang dua kali. Namun, peluang ini tidak akan otomatis membawa kesejahteraan tanpa adanya kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, produktif, serta bebas dari stunting," ujar Mendukbangga, Wihaji.

Wihaji juga menekankan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) perlu segera diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD. Menurutnya, isu kependudukan harus menjadi bagian utama dalam seluruh perencanaan pembangunan di daerah.

"Isu kependudukan tidak boleh lagi dipandang sebagai urusan sektoral. Kependudukan harus menjadi pilar utama dan terintegrasi dari seluruh perencanaan pembangunan di daerah," tegas Wihaji.

Sementara itu, Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, mengatakan pengalaman sejumlah negara menunjukkan pertumbuhan ekonomi di atas delapan persen menjadi salah satu syarat untuk mengoptimalkan bonus demografi. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat langkah sinergis agar target pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai.

"Bila pertumbuhan ekonomi dapat dicapai delapan persen maka semua angkatan kerja akan terserap oleh pasar. Penduduk usia produktif dapat mengaktualisasikan produktivitas mereka secara riil," ujar Budi Setiyono.

Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemendukbangga/BKKBN, Aan Ari Witoko, menambahkan forum koordinasi ini melibatkan narasumber dari 13 kementerian dan lembaga, serta menghadirkan Pemerintah Kota Surabaya untuk berbagi praktik baik dalam implementasi PJPK, pengelolaan bonus demografi, dan percepatan penurunan stunting. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar daerah memiliki langkah yang lebih aplikatif dalam menjalankan program pembangunan kependudukan.

Fokus pada Tiga Pilar Utama. Selama lima hari, peserta dibekali dengan tiga modul substansi krusial:

1. Modul Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK): Internalisasi 30 indikator kependudukan ke dalam dokumen rencana daerah.
2. Modul Kapitalisasi Bonus Demografi: Fokus pada strategi investasi, hilirisasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja produktif, sertifikasi profesi, wajib belajar 13 tahun, hingga penguatan ekosistem pendukung keluarga dan lansia (aging population).
3. Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting: Evaluasi pendampingan keluarga berisiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta penguatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dari hulu ke hilir.

Forum ini diikuti jajaran pejabat Kemendukbangga/BKKBN pusat dan provinsi, serta Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala OPD KB dari sejumlah kabupaten/kota di provinsi prioritas. Pemerintah menargetkan forum tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi yang dapat mempercepat penurunan stunting, memperkuat ketahanan keluarga, serta mengoptimalkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.