KBRN, Bogor : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor menyetujui rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat DPRD, Selasa (4/11/2025).

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menjelaskan bahwa penetapan KUA-PPAS ini menjadi tahapan penting sebelum pembahasan Rancangan APBD 2026 yang dijadwalkan pada pekan depan.

“Ini bagian dari perjalanan menuju penyampaian RAPBD yang insyaallah akan dijadwalkan pekan depan. Kami berharap kegiatan prioritas tetap terlaksana dan kebutuhan masyarakat tetap terakomodasi dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan efisiensi,” ujar Adit.

Dalam rapat tersebut, DPRD dan Pemkot Bogor juga memaparkan komposisi KUA-PPAS 2026, yakni Pendapatan Daerah sebesar Rp2,954 triliun, Belanja Daerah Rp3,057 triliun, serta pembiayaan daerah sebesar Rp102,502 miliar, sehingga total APBD Kota Bogor 2026 mencapai Rp3,067 triliun.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa Pemkot Bogor telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada sejumlah sektor, terutama pengadaan barang dan jasa.

“Intinya memang harus ada efisiensi di berbagai sektor. Yang paling menonjol adalah pengadaan barang dan jasa, termasuk alat tulis kantor, konsumsi rapat, bahkan opsi penerapan WFH juga kami pertimbangkan sebagai langkah efisiensi,” jelas Dedie.

Dedie menambahkan, langkah efisiensi tersebut dilakukan agar alokasi anggaran dapat lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan Kota Bogor yang tertuang dalam RPJMD.